Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 serta Pasal 5 dan 6
Pergub Nomor 139 Tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu fungsi Satpol PP dan
WH memiliki fungsi pembinaan. Regulasi pembinaaan tersebut tidak secara jelas
menyebutkan apakah pembinaan ditujukan kepada terduga pelanggar jarimah atau
terpidana pelanggar jarimah. Akan tetapi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe
telah melaksanakan pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa proses
peradilan. Oleh karena itu terdapat permasalahan penafsiran kewenangan
pembinaan yang dilakukan oleh Satpol pp dan wh Kota lhokseumawe.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pembinaan
terhadap terduga pelanggar jarimah oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe,
pelaksanaan pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah yang dilakukan Satpol
PP dan WH Kota Lhokseumawe, dan kemungkinan akibat hukum dari pembinaan
terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa melalui proses peradilan yang dilakukan
Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data
diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Sumber data yang
diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan responden dan
informan. Responden dalam penelitian ini yaitu Kasatpol PP dan WH Kota
Lhokseumawe, kasi penyidik dan penyidikan Satpol PP dan WH Kota
Lhokseumawe, akademisi, Tengku/guru balai rehabilitasi moral dan akhlak,
keluarga terduga pelanggar jarimah yang dibina, dan terduga pelanggar jarimah
yang sedang menjalani pembinaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap terduga pelanggar
jarimah oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe belum memiliki dasar hukum
yang jelas, hanya berdasarkan pada surat pernyataan saat penyidikan. Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Pergub Nomor 139
tidak mengatur regulasi pembinaan tersebut. Pelaksanaan Pembinaan tidak
ditempatkan LAPAS, tetapi dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak
atau dayah selama 3 bulan dengan pendekatan keagamaan. Akibat hukum dari
pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa memalui proses peradilan
tersebut adalah melanggar asas legalitas, tidak sah secara hukum, berpotensi

Article 1 point 14 of Qanun Aceh Number 7 of 2013, as well as Articles 5 and 6 of Governor Regulation Number 139 of 2016, state that one of the functions of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah is to carry out guidance. However, these regulations do not explicitly specify whether the guidance is intended for alleged violators or convicted offenders. Nevertheless, the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah City have been implementing guidance measures on alleged violators without any prior judicial process. This has consequently raised issues concerning the interpretation of the authority of the Civil Service Police Unit and WH in conducting such guidance activities. This study aims to analyze the legal basis for the guidance provided to suspected jarimah offenders by the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah (WH) of Lhokseumawe City, the implementation of such guidance by Satpol PP and WH, and the potential legal consequences arising from the provision of guidance to suspected jarimah offenders without judicial proceedings by he Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah (WH) of Lhokseumawe City. The research method employed in this study is empirical juridical. Data sources were obtained through interviews with both respondents and informants. The primary data in this research were collected by conducting interviews with various parties, including the Head of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Lhokseumawe City, the Head of Investigation and Prosecution Division of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah, legal scholars, Islamic religious leaders at moral and ethical rehabilitation centers, family members of alleged violators undergoing rehabilitation, and the alleged violators themselves who are currently undergoing the rehabilitation process. The research findings indicate that the guidance provided to suspected jarimah offenders by the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah (WH) of Lhokseumawe City lacks a clear legal foundation and is merely based on a statement letter during the investigation phase. Qanun Aceh Number 7 of 2013, Qanun Aceh Number 6 of 2014, and Governor Regulation Number 139 do not regulate such guidance measures. The implementation of the guidance does not take place in correctional facilities, but rather in Moral and Ethical Rehabilitation