Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2020-2023 menjadi fenomena politik yang menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa kepastian penyelesaian. Meskipun secara normatif mekanisme pengisian jabatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kekosongan tersebut tidak terselesaikan hingga akhir masa jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan, mengidentifikasi hambatan utama, aktor-aktor yang memainkan peran penting, serta menganalisis dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Kerangka teori yang digunakan adalah teori power & politics dari F.G. Bailey. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bupati cenderung mempertahankan dominasi kekuasaan dengan tidak menindaklanjuti usulan calon dari partai, sementara koalisi politik yang terbentuk pada saat Pilkada bersifat rapuh dan hanya bertujuan elektoral. Selain itu, minimnya komunikasi antara Bupati dan partai pengusung serta belum adanya regulasi yang jelas terkait batas waktu pengisian jabatan turut memperkuat kebuntuan politik. Kekosongan jabatan ini berdampak pada penurunan efektivitas pemerintahan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta ketidakstabilan politik lokal. Temuan ini dianalisis menggunakan teori Power & Politics dari F.G. Bailey, yang menekankan bahwa kekuasaan dalam politik dijalankan melalui strategi aktor yang sering kali menyimpang dari norma ideal demi mempertahankan dominasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan etika politik, serta konsolidasi koalisi yang lebih solid dalam pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Kekosongan jabatan, Dinamika Kekuasaan, Strategi Aktor

ABSTRACT The vacancy in the position of Deputy Regent of South Aceh for the 2020–2023 period emerged as a political phenomenon that raised public concern, particularly due to its prolonged duration without any resolution. Although the mechanism for filling the vacancy is normatively regulated by legislation, the position remained unfilled until the end of the term. This study aims to examine the political dynamics surrounding the process of filling the Deputy Regent position, identify the main obstacles, key actors involved, and analyze its impact on the effectiveness of local governance. The theoretical framework used is F.G. Bailey’s theory of power & politics. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews, documentation, and literature review as data collection techniques.The findings reveal that the Regent tended to maintain political dominance by ignoring proposals from political parties, while the coalition formed during the regional election was fragile and primarily electoral in nature. Furthermore, limited communication between the Regent and supporting parties, along with the absence of clear regulations regarding the timeframe for filling the vacancy, contributed to a political deadlock. This vacancy led to a decline in governance effectiveness, reduced quality of public services, and local political instability. These findings are analyzed through Bailey’s Power & Politics theory, which emphasizes that power in politics is exercised through actors' strategies that often deviate from normative ideals in order to preserve dominance. This study recommends strengthening legal regulations, promoting political ethics, and building more cohesive coalitions in local government. Keywords: Position Vacancy, Power Dynamics, Actor Strategies