Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pilkada serentak dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2024 setelah ditetapkannya
UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Kebijakan ini mendapat penolakan oleh beragam elemen masyarakat dengan
terutama di Aceh karena bertentangan dengan UUPA dalam penyelenggaraan
pilkada. Pilkada serentak berimplikasi pada tertundanya pilkada di Aceh selama 2
tahun, sehingga daerah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
terhadap Demokrasi, Perdamaian dan Konflik serta Pembangunan Sosial
Ekonomi di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan teori dualisme dan
pemerintahan tradisional didukung dengan konsep desentralisasi asimetris dalam
teori desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan pada aspek demokrasi, PJ Gubernur tidak memiliki
legitimasi elektoral, masyarakat terbatas dalam pengambilan keputusan Pilkada
serentak, reduksi fungsi perwakilan politik DPRA dan peseden buruk terhadap tata
kelola desentralisasi. Kemudian aspek perdamaian dan konflik, terlihat politik
etnis dalam penolakan PJ Gubernur dan instabilitas politik pada isu
ketidakberpihakan PJ Gubernur pada kepentingan publik. Terakhir aspek
pembangunan sosial ekonomi, bahwa pembangunan mengalami stagnansi,
hilangnya momentum pembangunan yang berlandaskan aspirasi publik, serta
penerbitan IUP secara ektrim, sebab kepemimpinan PJ kewenangannya terbatas
sehingga cenderung mempertahankan kondisi statusquo. Saran dari kesimpulan
penelitian ini adalah Pemerintah harus menggunakan perspektif demokrasi,
perdamaian, dan pembangunan sosial ekonomi dalam penyusunan kebijakan.
Pemerintah Aceh juga perlu mengupayakan penguatan posisi hukum UUPA
sebagai produk desentralisasi asimetris di Aceh.
Kata Kunci: Pemerintahan Tradisional, Desentralisasi Asimetris, Pilkada
Serentak.

ABSTRACT Direct district heads election will be held in Indonesia in 2024 after the enactment of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. This policy has been rejected by various elements of society, especially in Aceh, because it conflicts with the UUPA in the implementation of regional elections. Direct District Heads Election have implications for the postponement of regional elections in Aceh for 2 years, so that the region is led by an Acting Regional Head. This research purpose is to find out the impact of implementation the 2024 direct district heads election on democracy. This study uses the theory of dualism and traditional government supported by the concept of asymmetric decentralization in the theory of decentralization. This research uses qualitative research methods. The results of this study show that, in the aspect of democracy, Acting Regional Head does not have electoral legitimacy, the community is limited in decision-making for the simultaneous regional elections, the reduction of the DPRA's political representation function and a bad precedent for decentralized governance. Then, in terms of peace and conflict, ethnic politics are seen in the rejection of the Acting Governor and political instability on the issue of the Acting Governor's lack of commitment to public interests. Lastly, the socioeconomic development aspect, that development is experiencing stagnation, the loss of development momentum based on public aspirations, and the issuance of IUP’s in an extreme manner, because the PJ leadership has limited authority, so it tends to maintain the status quo. The suggestion from the results of this study is that the Government must use the perspective of democracy, peace, and socioeconomic development in formulating policies. The Aceh Government also needs to strive to strengthen the legal position of the UUPA as a product of asymmetric decentralization in Aceh. Key Word: Traditional Governance, Asymmetric Decentralization, Direct District Heads Election.