Electronic Theses and Dissertation

Perlindungan hukum terhadap santri korban pelecehan seksual pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam konteks penerapan hukum di Aceh, kasus ini ditangani berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan seksual, terutama yang terjadi di pesantren. Pesantren semestinya menjadi ruang aman dan bermartabat bagi tumbuh kembang santri secara spiritual dan moral. Namun dalam kenyataannya, kasus pelecehan seksual terhadap santri masih kerap terjadi dan justru tersembunyi yang menyebabkan korban mengalami penderitaan berlapis karena adanya relasi kuasa yang timpang dengan pelaku.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana dampak pelecehan seksual dan pengaruh victim blaming terhadap kondisi fisik dan mental korban. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan dan pendampingan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung. Untuk mengulik apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap santri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada responden dan informan sebagai data primer, dan penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji atau memperlajari literatur berdasarkan buku-buku atau teori-teori serta perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual oleh oknum ustadz mengalami trauma, baik secara fisik maupun mental. Perlindungan hukum telah diupayakan sejak proses pelaporan hingga persidangan, implementasi perlindungan pasca putusan masih lemah karena tidak dicantumkannya kewajiban rehabilitasi korban secara eksplisit dalam amar putusan. kendala berupa minimnya akses terhadap bantuan hukum, tidak adanya mekanisme pengaduan internal di pesantren, serta tekanan sosial akibat posisi pelaku sebagai figur otoritatif yang dihormati dalam komunitas pesantren.

Perlu adanya sosialisasi dan edukasi dalam lingkungan pesantren dan masyarakat. Perlunya penguatan substansi hukum dengan mencantumkan secara tegas kewajiban rehabilitasi korban dalam amar putusan. pembentukan unit perlindungan santri, mekanisme pengaduan yang aman dan terstruktur.

Legal protection for santri who are victims of sexual abuse is basically regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, in the context of legal implementation in Aceh, this case is handled based on Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Criminal Law. Article 59A of Law No. 35 of 2014 on Child Protection states that every child has the right to special protection from sexual violence, especially that which occurs in boarding schools. Pesantren should be a safe and dignified space for the spiritual and moral development of students. However, in reality, cases of sexual abuse against students still frequently occur and are often hidden, causing victims to suffer multiple layers of trauma due to the unequal power dynamics with the perpetrators. The purpose of this thesis is to understand the impact of sexual abuse and the influence of victim blaming on the physical and mental condition of victims. To find out what forms of protection and legal assistance are provided by law enforcement officials during the legal process. To explore the obstacles faced in enforcing the law against sexual abuse crimes against students. This study uses an empirical legal method. Field research was conducted through interviews with respondents and informants as primary data, and literature research was conducted to obtain secondary data by reviewing or studying literature based on books or theories and legislation related to the issues being studied. The research findings indicate that students who are victims of sexual abuse by religious teachers experience trauma, both physically and mentally. Legal protection has been sought from the reporting process to the trial, but the implementation of post-verdict protection remains weak because the obligation to rehabilitate victims is not explicitly stated in the verdict. Obstacles include limited access to legal aid, the absence of an internal complaint mechanism in Islamic boarding schools, and social pressure due to the perpetrator's position as an authoritative figure respected in the Islamic boarding school community. There is a need for awareness-raising and education within the boarding school environment and the broader community. It is essential to strengthen the legal framework by explicitly stating the obligation to rehabilitate victims in the court ruling. The establishment of a student protection unit and a safe, structured complaint mechanism is also necessary.