Electronic Theses and Dissertation

Peran kelembagaan dalam pengelolaan perikanan berbasis Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di Desa Air Pinang, Kabupaten Simeulue. EAFM merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, kesejahteraan sosial, dan efektivitas tata kelola kelembagaan. Kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip EAFM, terutama dalam hal pengaturan akses, penegakan aturan, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator domain kelembagaan dalam EAFM, yaitu keberadaan dan fungsi kelembagaan, koordinasi antar-lembaga, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan dalam pengelolaan perikanan di Desa Air Pinang termasuk dalam kategori cukup berperan, dengan skor komposit sebesar 71 (tujuh puluh satu). Kelompok nelayan, panglima laot, dan lembaga adat memiliki fungsi dalam menjaga kelestarian sumber daya, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan berbasis ekosistem. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, masih banyaknya terjadi pelanggaran serta minimnya regulasi yang mendukung implementasi EAFM di tingkat desa. Dari hasil ini, disarankan adanya penguatan kelembagaan melalui pelatihan, penyusunan peraturan desa berbasis EAFM, serta peningkatan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Langkah ini penting untuk mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem di tingkat lokal.

Kata kunci: Kelembagaan, EAFM, pengelolaan perikanan, Simeulue, Desa Air Pinang.

Peran kelembagaan dalam pengelolaan perikanan berbasis Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di Desa Air Pinang, Kabupaten Simeulue. EAFM merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, kesejahteraan sosial, dan efektivitas tata kelola kelembagaan. Kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip EAFM, terutama dalam hal pengaturan akses, penegakan aturan, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator domain kelembagaan dalam EAFM, yaitu keberadaan dan fungsi kelembagaan, koordinasi antar-lembaga, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan dalam pengelolaan perikanan di Desa Air Pinang termasuk dalam kategori cukup berperan, dengan skor komposit sebesar 71 (tujuh puluh satu). Kelompok nelayan, panglima laot, dan lembaga adat memiliki fungsi dalam menjaga kelestarian sumber daya, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan berbasis ekosistem. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, masih banyaknya terjadi pelanggaran serta minimnya regulasi yang mendukung implementasi EAFM di tingkat desa. Dari hasil ini, disarankan adanya penguatan kelembagaan melalui pelatihan, penyusunan peraturan desa berbasis EAFM, serta peningkatan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Langkah ini penting untuk mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem di tingkat lokal. Kata kunci: Kelembagaan, EAFM, pengelolaan perikanan, Simeulue, Desa Air Pinang.