Electronic Theses and Dissertation

Hak anak diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, measyarakat, pemerintah, dan negara”. Namun pada kenyataannya, ada anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya karena ketidakmampuan orang tua dalam melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak, atau orang tua yang menelantarkan anaknya. Sehingga anak yang tidak berada dalam pengasuhan keluarga, hak-haknya dijamin dan dipenuhi oleh negara melalui instansi pemerintah. Salah satu instansi pemerintah yang berperan melindungi dan memenuhi hak-hak anak adalah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak anak yang diberikan oleh Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe kepada anak asuh, menjelaskan hambatan Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe dalam melaksanakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak asuh serta menjelaskan peran Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak asuh.

Metode pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, melalui wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder diperoleh melalui kajian literature dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak asuh pada Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe belum memenuhi hak-hak anak asuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam aspek hak kesehatan. Hambatan yang dihadapi adalah pengasuh yang terbatas dan kurangnya dana operasional untuk memenuhi hak-hak anak asuh, Peran Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe adalah memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak terlantar di Aceh. Memberikan bimbingan melalui pendidikan, pembinaan moral, dan pelatihan keterampilan hidup. dan juga menerapkan sistem terminasi di mana anak-anak dapat keluar dari pengasuhan ketika masalah mereka selesai.

Disarankan kepada Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe untuk dapat mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak asuh mereka, khususnya hak kesehatan dan melakukan upaya peningkatan jumlah pengasuh. Selain itu, disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe agar dapat memenuhi hak-hak anak asuh secara maksimal dan agar dapat menampung anak terlantar yang membutuhkan tempat perlindungan.

Children's rights are regulated under Article 1 paragraph (12) of Law Number 17 of 2016 concerning the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, which amends Law Number 35 of 2014 and Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The law states that “Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, families, communities, the government, and the state.” However, in reality, there are children who are not raised by their parents due to the inability of the parents to provide proper care and education, or because the parents have abandoned them. As a result, children who are not under family care have their rights guaranteed and fulfilled by the state through government institutions. One such government institution that plays a role in protecting and fulfilling children's rights is Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe. The purpose of this thesis is to explain the fulfillment of children’s rights provided by Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe to its foster children, to describe the obstacles faced by the institution in fulfilling and protecting these rights, and to elaborate on the role of Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe in the efforts to protect and fulfill the rights of foster children. The data collection methods used in this research include library research and field research, conducted through interviews with respondents and informants. Secondary data was obtained through literature reviews and relevant laws and regulations. The results of this study show that the fulfillment of foster children's rights at Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe has not yet fully complied with the laws and regulations, especially in the aspect of health rights. The main obstacles faced include a limited number of caregivers and insufficient operational funds to meet the children’s needs. The role of Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe is to provide protection and guidance for neglected children in Aceh by offering education, moral development, and life skills training. The institution also implements a termination system where children can exit the care program once their problems have been resolved. It is recommended that Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe optimize the fulfillment of foster children's rights, particularly in the area of health, and make efforts to increase the number of caregivers. Additionally, it is advised that the government increase the budget allocation for Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe so it can fully meet the rights of foster children and accommodate neglected children who are in need of shelter and protection.