Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penggunaan sistem informasi partai politik (SIPOL) dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu menunjukkan kontribusi yang sangat efektif dan efisien dalam verfikasi data partai politik. Namun penggunaan Aplikasi SIPOL pada proses verifikasi keanggotaan partai politik dalam verifikasi faktual oleh komisi independen pemilihan (KIP) Aceh Tengah pada pemilu 2024 di Aceh Tengah masih belum maksimal hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat ditemui data ganda atau identitas yang di masukkan secara sepihak tanpa diketahui oleh pihak yang bersangkutan pada aplikasi sipol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan aplikasi SIPOL pada proses verifikasi keanggotaan partai politik dalam verifikasi faktual oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah pada pemilu 2024 di Aceh Tengah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penggunaan aplikasi SIPOL dalam verifikasi faktual oleh komisi independen pemilihan (KIP) Aceh Tengah. Model evaluasi yang digunakan untuk menganalisis penggunaan aplikasi SIPOL dalam penelitian ini adalah model yang kembangkan oleh Ralph Tyler, dimana model ini berorientasi pada tujuan, manajemen, pengguna, kepakaran, utilitas, dan naturalistik partisipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi penggunaan aplikasi SIPOL pada proses verifikasi keanggotaan partai politik dalam verifikasi faktual oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah pada pemilu 2024 di Aceh Tengah menunjukkan bahwa SIPOL memberikan manfaat signifikan namun pengelolaan teknis dan administratif, serta pelatihan pengguna, masih perlu ditingkatkan. Hambatan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah dalam melakukan verifikasi faktual pada pemilu 2024 adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, kualitas data yang buruk, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi serta melakukan evaluasi rutin untuk memastikan penggunaan SIPOL terus mengalami peningkatan.
Kata Kunci: Evaluasi, SIPOL, Verifikasi Faktual

ABSTRACT The use of the political party information system (SIPOL) in optimizing the implementation of elections shows a very effective and efficient contribution in verifying political party data. However, the use of the Sipol application in the process of verifying political party membership in factual verification by the Central Aceh Independent Election Commission (KIP) in the 2024 elections in Central Aceh is still not optimal, this is because in its implementation there are still duplicate data or identities entered unilaterally without being noticed. by the party concerned in the civil application. The aim of this research is to evaluate how the SIPOL application is used in the political party membership verification process in factual verification by the Central Aceh Independent Election Commission (KIP) in the 2024 elections in Central Aceh and what factors hinder the use of the SIPOL application in factual verification by the commission independent election (KIP) Central Aceh. The evaluation model used to analyze the use of the SIPOL application in this research is a model developed by Ralph Tyler, where this model is oriented towards goals, management, users, expertise, utility and naturalistic participants. The method used in this research is qualitative with a qualitative descriptive approach. The research results show that the evaluation of the use of the SIPOL application in the political party membership verification process in factual verification by the Central Aceh Independent Election Commission (KIP) in the 2024 elections in Central Aceh shows that SIPOL provides significant benefits but technical and administrative management, as well as user training, still needs to be improved . The obstacles for the Central Aceh Independent Election Commission (KIP) in carrying out factual verification in the 2024 election are a lack of human resource capacity, limited infrastructure, poor data quality, and a lack of outreach to the community. the Central Aceh Independent Election Commission (KIP) increase the capacity of human resources involved in the verification process and carry out regular evaluations to ensure that the use of SIPOL continues to increase. Keywords: Evaluation, SIPOL, Factual Verification