Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 24 Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 mengatur tentang larangan terhadap perbuatan jarimah ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup atau terbuka. Tujuan dari larangan ini adalah agar dapat meminalisirkan tindak pidana jarimah ikhtilath, namun dalam kenyataannya dari data yang di peroleh terjadi peningkatan terhadap jarimah ikhtilath.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab peningkatan terhadap jarimah ikhtilath setiap tahunnya di Banda Aceh, untuk menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan hukum terhadap peningkatan dalam jarimah ikhtilath di Banda Aceh, untuk menjelaskan bagaimana hambatan penegakan hukum dalam menangani peningkatan terhadap jarimah ikhtilath di Banda Aceh.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, teknik wawancara, dan studi pustaka.

Adapun hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab peningkatan terhadap jarimah ikhtilath adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jarimah iktilath yang rendah, media sosial, kurangnya pengawasan/patroli di tempat-tempat wisata dinamika penduduk. Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan terhadap peningkatan Jarimah Ikhtilath adalah melakukan pengawasan/ patroli di lapangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemberitahuan kepada pemilik kios dan tempat wisata. Adapun hambatan terhadap penegakan hukum terhadap jarimah Ikhtilath yaitu masyarakat tidak memiliki keberanian dalam memberikan kesaksian, kurangnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kurangnya petugas pengawasan/personil, kurangnya peran dan dukungan dari masyarakat, dan kurangnya Sarana dan prasarana.

Kepada penegak Syari’at Islam Kota Banda Aceh Berikut untuk meningkatkan penanggulangan Jarimah Ikhtilath, perlu dilakukan pelatihan masyarakat, peningkatan kapasitas PPNS, pengawasan yang efektif, perlindungan saksi, dan fasilitas yang memadai bagi penegak hukum. Kesaksian, dan memberikan fasilitas yang memadai bagi petugas penegak hukum seperti ruang kerja yang nyaman dan aman.

Article 1 point 24 of Qanun Jinayat No. 6 of 2014 regulates the prohibition of the act of jarimah ikhtilath. Ikhtilath refers to acts of intimacy such as caressing, touching, hugging, and kissing between a man and a woman who are not husband and wife, with the consent of both parties, whether in a private or public place. The purpose of this prohibition is to minimize the criminal act of jarimah ikhtilath; however, in reality, data shows an increase in jarimah ikhtilath cases. The objective of this thesis research is to explain the factors causing the annual increase of jarimah ikhtilath in Banda Aceh, to describe the law enforcement efforts in addressing the rise of jarimah ikhtilath in Banda Aceh, and to analyze the obstacles faced by law enforcement in handling the increasing number of jarimah ikhtilath cases in Banda Aceh. The research method used in this study is the juridical-empirical method, also known as field research, which examines the applicable legal provisions as well as the realities occurring within the community. The techniques for data collection include field research, interviews, and literature study. The research results indicate that the factors contributing to the increase in jarimah ikhtilath include low public compliance with the legal provisions on jarimah ikhtilath, social media influence, insufficient monitoring or patrolling at tourist sites, and population dynamics. Law enforcement efforts to tackle the rise of jarimah ikhtilath include field monitoring or patrolling, conducting public awareness campaigns, and issuing notifications to kiosk owners and tourist site operators. Obstacles in law enforcement include the community’s reluctance to testify, the lack of Civil Service Investigators (PPNS), insufficient supervisory personnel, limited community involvement and support, and inadequate infrastructure and facilities. For the Sharia Law Enforcement Officers of Banda Aceh City, in order to improve efforts to tackle jarimah ikhtilath, it is necessary to conduct community training, enhance the capacity of PPNS, implement effective monitoring, provide witness protection, and ensure adequate facilities for law enforcement officers, such as safe and comfortable working spaces.