Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana suatu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, yang secara fundamental mengandung prinsip mengikat dan memaksa untuk dipenuhi. Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur apabila Debitur diketahui lalai dalam memenuhi kewajibannya. PT Mega Central Finance Syariah Banda Aceh dengan Debitur telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian Murabahah yang dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian memuat mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Namun dalam prakteknya banyak dari Debitur yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT Mega Central Finance Syariah Banda Aceh, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Data didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Data hukum primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara responden dan informan.

Penyelesain wanprestasi dilakukan berdasarkan Debitur overdue dan gagal bayar. Penyelesaian untuk Debitur overdue adalah menghubungi Debitur dan mengunjungi domisili Debitur bertujuan untuk negosiasi. Jika negosiasi tidak berhasil maka unit kendaraan akan ditarik. Penyelesaian untuk Debitur Gagal Bayar adalah pelelangan melalui kantor lelang PT JBA Indonesia (JBA). Hambatan dalam penyelesaian adalah objek jaminan tidak berada dalam penguasaan Debitur, objek jaminan dalam keadaan rusak, dan Debitur tidak bisa ditemui atau telah berpindah domisili tanpa pengetahuan dari pihak perusahaan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah komunikasi yang efektif, penguatan sistem penagihan dan pemberian sanksi kepada Debitur yang melakukan wanprestasi.

Disarankan kepada PT Mega Central Finance Syariah Banda Aceh untuk melakukan survei kepada kerabat Debitur unuk menghindari kehilangan jejak saat debitur wanprestasi dan saran kepada Debitur untuk memberikan informasi kepada perusahaan ketika berpindah domisili.

Article 1313 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) stipulates that an agreement is a legal act in which one or more parties bind themselves to one or more other parties. Fundamentally, it contains the binding principle and compels the parties to fulfill their obligations. Furthermore, Article 1234 of the Civil Code affirms the legal consequences in the event one party fails to fulfill its obligations. In such a case, the Debtor is required to compensate the Creditor if proven negligent in fulfilling those obligations. PT Mega Central Finance Syariah Banda Aceh and the Debtor entered into a Murabahah agreement made in writing. The agreement contains the rights and obligations that must be complied with. However, in practice, many Debtors fail to perform their obligations in accordance with the agreement. The purpose of this thesis research is to explain the mechanism for resolving defaults (breach of contract) in vehicle financing agreements at PT Mega Central Finance Syariah Banda Aceh, identify the obstacles encountered in resolving such defaults, and describe the efforts made to overcome those obstacles during the resolution process. The type of research used is juridical-empirical research. The data was obtained through both library research and field research. Secondary legal data was gathered through literature study and review of applicable laws and regulations. Primary legal data was collected through field research by conducting interviews with respondents and informants. The resolution of defaults is carried out based on whether the Debtor is overdue or in default. The resolution for overdue Debtors includes contacting the Debtor and visiting their residence for the purpose of negotiation. If the negotiation fails, the vehicle unit will be repossessed. The resolution for Debtors in default involves auctioning the vehicle through the auction office of PT JBA Indonesia (JBA). The main obstacles in the resolution process include: the collateral object not being in the possession of the Debtor, the collateral object being damaged, and the Debtor being unreachable or having moved residence without informing the company. Efforts to overcome these obstacles include establishing effective communication, strengthening the collection system, and imposing sanctions on Debtors who default. It is recommended that PT Mega Central Finance Syariah Banda Aceh conduct surveys with the Debtor’s relatives to avoid losing contact in the event of default, and Debtors are advised to inform the company whenever they change their residence.