Electronic Theses and Dissertation

Lapangan Merdeka Binjai menghadapi permasalahan akibat menjamurnya PKL yang mengganggu tata kota. Meski pemerintah telah mengatur penataan, implementasinya terkendala resistensi PKL, lemahnya koordinasi dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan hambatan pemerintah Kota Binjai dalam mengimplementasi kebijakan pembinaan PKL di Lapangan Merdeka dari aspek politik. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, mencari dan menganalisis data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Implementasi kebijakan penataan PKL di Lapangan Merdeka Binjai menunjukkan dinamika politik publik yang kompleks, kebijakan melibatkan berbagai instansi seperti Dishub dan Satpol PP. Kebijakan ini meningkatkan ketertiban kota namun berdampak negatif bagi PKL akibat kurangnya lokasi usaha dan minimnya keterlibatan mereka. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidakpatuhan PKL, komunikasi yang buruk, serta campur tangan aktor politik. Untuk efektivitas jangka panjang, diperlukan pendekatan kolaboratif, penyediaan lokasi alternatif, dan komunikasi yang lebih inklusif.

Binjai Merdeka Square faces problems due to the proliferation of street vendors that disrupt the city's layout. Although the government has regulated the arrangement, its implementation is hampered by street vendor resistance, weak coordination and policy changes. The purpose of this study is to determine the efforts and obstacles of the Binjai City government in implementing the policy of fostering street vendors in Merdeka Square from a political aspect. The research methodology used is qualitative research with a descriptive type, seeking and analyzing data from observations, interviews and documentation. This study uses policy analysis theory. The results of the study obtained are the implementation of the street vendor arrangement policy in Binjai Merdeka Square shows complex public political dynamics, the policy involves various agencies such as the Transportation Agency and Satpol PP. This policy improves city order but has a negative impact on street vendors due to the lack of business locations and their minimal involvement. The main obstacles include weak coordination between institutions, street vendor non-compliance, poor communication, and interference from political actors. For long-term effectiveness, a collaborative approach, provision of alternative locations, and more inclusive communication are needed.