Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA MODEL PENTAHELIX DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ACEH BESAR
Pengarang
SALSA NAZHIFAH - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Maimun - 198104202010121003 - Dosen Pembimbing I
Dahlawi - 196201011985031019 - Penguji
Nurul Kamaly - 199503262022032011 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2110104010096
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2025
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan salah satunya adalah masalah gizi, stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang dapat menyebabkan tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, yang diakibatkan kekurangan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun dan dikenal dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. Tingginya angka stunting di Kabupaten Aceh Besar sejak 5 tahun terakhir menandakan bahwa dibutuhkannya penerapan kolaborasi lintas sektor untuk penanganan stunting di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana collaborative governance pada model pentahelix dalam penanganan stunting di Kabupaten Aceh Besar serta faktor hambatan yang melatarbelakanginya. Teori yang digunakan yaitu Teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, beserta dengan model Pentahelix yang dikemukakan oleh Riyanto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, penanganan stunting di Kabupaten Aceh Besar belum berjalan maksimal dan efektif. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Besar dari 30,1 Persen pada Tahun 2023 menjadi 17,4 Persen pada Tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang menandakan bahwa proses kolaborasi yang dijalankan belum maksimal dan efektif, seperti koordinasi dan sinergitas antar pihak yang terlibat, sumber daya, informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan stunting, dan perhatian dan kepedulian orang tua anak yang terindikasi stunting. Saran yang dapat diberikan yaitu, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar tetap terus menjaga konsistensinya dalam penanganan stunting. Kemudian diharapkan kepada lintas sektor yang terkait seperti akademisi, pelaku bisnis, dan media agar terus tetap terus mendukung program penanganan stunting di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya yang terakhir, diharapkan kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga yang memiliki anak terindikasi stunting agar lebih meningkatkan kapasitas pemahamannya terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting.
Indonesia, as a country with a large population, still faces significant challenges in the healthcare sector, one of which is nutritional issues. Stunting is a condition of growth failure in children that results in a shorter height compared to their peers, caused by malnutrition from pregnancy through the child's second year of life, often referred to as the "first 1,000 days of life." The high prevalence of stunting in Aceh Besar District over the past five years indicates the need for a cross-sectoral collaborative approach to address stunting in the region. The objective of this thesis research is to examine how collaborative governance, through the pentahelix model, is applied in addressing stunting in Aceh Besar District, as well as the factors that hinder its implementation. The theory used is Collaborative governance, as proposed by Ansell and Gash, along with the Pentahelix model introduced by Riyanto. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this thesis research show that, the handling of stunting in Aceh Besar District has not run optimally and effectively. The prevalence rate of stunting in Aceh Besar from 30.1 percent in 2023 to 17.4 percent in 2024. Despite the decrease, there are still several obstacles that indicate that the coordination and synergy between the parties involved, resources, information held by the community regarding stunting, and attention and concern from parents of children who are indicated as having stunting. Suggestions that can be given are, it is hoped that the Aceh Besar District Government will continue to maintain its consistency in handling stunting. Then it is hoped that related cross-sectors such as academics, business people, and the media will continue to support the stunting handling programme in Aceh Besar District. Finally, it is hoped that the community, especially families who have children indicated to be stunted, will further increase their understanding capacity related to the prevention and handling of stunting.
COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN DP3AP2KB DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN GAYO LUES (JUFRI, 2023)
ANALISIS MODEL KOLABORASI PENTAHELIX PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PLIEK U DI KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN (Fabri Yanza, 2024)
PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH (CUT NAISA ZAHARA, 2022)
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR INPRES TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN (Fika Rahayu, 2025)
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PROMOSI KESEHATAN PENANGANAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN ACEH (Farah Nazila, 2023)