Electronic Theses and Dissertation

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari masa kerja atau istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari masa kerja”. Pada implementasinya, terdapat pemilik usaha yang tidak melaksanakan ketentuan istirahat mingguan bagi pekerja, sehingga hak-hak para pekerja tidak terlaksana secara penuh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan sistem pemilik usaha warung kopi di Kecamatan Ulee Kareng dalam memberikan hari istirahat kepada pekerjanya, faktor pemilik usaha warung kopi di Kecamatan Ulee Kareng tidak memberikan istirahat mingguan pada pekerjanya, serta tindakan Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi atas perlindungan pekerja yang berkaitan dengan istirahat mingguan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara bersama responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 3 (tiga) sistem pemilik usaha dalam memberikan hari istirahat kepada pekerjanya yaitu, jatah istirahat bulanan, sistem istirahat dengan pergantian jadwal kerja secara perorangan, dan sistem istirahat pergantian jadwal kerja per masing-masing tim kerja. Implementasi ketentuan istirahat mingguan bagi pekerja pada usaha warung kopi di Kecamatan Ulee Kareng tidak terlaksana, faktornya karena kurang kesadaran hukum oleh pemilik usaha warung kopi di Kecamatan Ulee Kareng, faktor ekonomi, ketidaktahuan pekerja terkait peraturan ketenagakerjaan dan juga faktor tidak adanya perjanjian tertulis. Kemudian, pembinaan dan sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Disarankan kepada pemilik usaha warung kopi di Kecamatan Ulee Kareng untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak para pekerja dan para pekerja untuk lebih peduli terhadap peraturan ketenagakerjaan. Disarankan kepada pemilik usaha untuk melaksanakan peraturan terkait ketentuan istirahat mingguan bagi pekerja. Adapun kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pemilik usaha termasuk usaha warung kopi di Kecamatan Ulee Kareng dan pekerjanya.

Article 79 of Law Number 13 of 2003 on Manpower, Article 22 paragraphs (1) and (2) of Government Regulation Number 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment, and Article 38 paragraph (3) of Qanun Aceh Number 7 of 2014 on Manpower stipulate that "weekly rest is granted for 1 day for 6 working days or 2 days for 5 working days". In practice, there are business owners who do not implement the weekly rest provision for their workers, resulting in workers' rights not being fully fulfilled. The purpose of this thesis is to explain the system applied by coffee shop owners in the Ulee Kareng Subdistrict in providing rest days to their workers, the factors that cause them not to provide weekly rest, and the actions taken by the Manpower Office in conducting guidance and socialization regarding worker protection in relation to weekly rest. This research uses an empirical juridical approach by utilizing literature study to obtain secondary data through books, laws and regulations, and other relevant documents, and field study to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the research show that there are three systems used by business owners to provide rest days to their workers: a monthly rest quota system, an individual rotating schedule system, and a team-based rotating schedule system. The implementation of weekly rest provisions for workers in coffee shop businesses in Ulee Kareng Subdistrict is not effectively carried out. The contributing factors include a lack of legal awareness among business owners, economic constraints, workers' lack of knowledge regarding labor regulations, and the absence of written agreements. Furthermore, guidance and socialization by the Manpower Office of Banda Aceh City have not been comprehensively conducted. It is recommended that coffee shop owners in Ulee Kareng Subdistrict increase their awareness of workers' rights and that workers themselves be more concerned with labor regulations. Business owners are encouraged to comply with the regulations regarding weekly rest provisions for workers. Additionally, the Manpower Office of Banda Aceh City is advised to carry out comprehensive guidance and socialization efforts targeting all business owners, including those operating coffee shops in Ulee Kareng Subdistrict, as well as their employees.