Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang mengandung kebohongan atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal penjara enam tahun dan/atau denda satu miliar rupiah. Namun, tidak disertai dengan batas minimal ancaman pidana. Pada sisi lain belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terhadap ketentuan ini, sehingga berpotensi terjadi disparitas pemidanaan, apabila tidak didukung dengan pertimbangan hakim yang memadai dalam putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda, sehingga terjadi disparitas pemidanaan dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya disparitas pemidanaan terkait dengan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel serta jurnal-jurnal.

Hasil penelitian diperoleh: disparitas pemidanaan terjadi karena hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga faktor sosiologis, yang memengaruhi pada putusan. Untuk menanggulangi terjadinya disparitas pemidanaan, perlu dibentuk standarisasi pedoman pemidanaan yang mengatur batas minimal hukuman. Selain itu, pelatihan hakim yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam putusan.

Disarankan adanya Penyusunan pedoman pemidanaan yang jelas dan terperinci diperlukan untuk mengurangi disparitas dalam putusan pengadilan. Di samping itu juga, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman hakim melalui pelatihan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan objektivitas pertimbangan hakim, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan mengatasi disparitas pemidanaan.

Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) regulates the dissemination of electronic information that contains falsehoods or misleading content which causes material losses to consumers in electronic transactions. This article stipulates a maximum criminal penalty of six years imprisonment and/or a fine of one billion rupiah. However, it does not include a minimum penalty. Moreover, there is no clear sentencing guideline for this provision, which creates the potential for sentencing disparity if not supported by adequate judicial considerations in the verdict. This study aims to explain the judges' considerations in imposing different sanctions, which lead to sentencing disparities, and to examine the efforts of law enforcement authorities in addressing such disparities related to the criminal act of spreading false news that results in consumer losses in electronic transactions at the Banda Aceh District Court. This undergraduate thesis employs an empirical juridical method. The data were obtained through the collection of primary data, including field research by interviewing respondents, and secondary data, such as legislation, theses, articles, and academic journals. The results of the study indicate that sentencing disparity occurs because judges consider not only juridical aspects but also sociological factors, which influence their rulings. To address the issue of sentencing disparity, standardized sentencing guidelines that include minimum penalties are needed. In addition, ongoing training for judges is essential to enhance objectivity and consistency in judicial decisions. It is recommended that clear and detailed sentencing guidelines be developed to reduce disparities in court rulings. Furthermore, improving judges’ knowledge, skills, and experience through continuous training is expected to enhance the objectivity of judicial considerations, thereby resulting in fairer, more proportional decisions and effectively addressing sentencing disparities.