Electronic Theses and Dissertation

Persetujuan medis atau Informed consent merupakan landasan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan kedokteran. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Kemudian diperjelas pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan. Namun, pada praktiknya masih ditemukan pelanggaran mengenai hak pasien terkait tidak tersampaikannya informed consent serta kurangnya informasi yang diberikan atas tindakan yang dilakukan seperti diagnosis, risiko, manfaat, alternatif tindakan, serta biaya yang akan dikeluarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan informed consent antara pasien dengan tenaga medis di rumah sakit Kota Kisaran kemudian hal yang menyebabkan tidak tersampaikannya Informed consent serta alternatif penyelesaian perkara tentang perbuatan melawan hukum pada Informed consent.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara observasi serta wawancara dengan responden dan informan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa dokter gigi dalam menyampaikan informasi medis belum melaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Masih terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh pasien atau keluarga pasien maupun tenaga medis seperti, kurangnya pemahaman pasien, pasien yang kurang jujur terhadap kondisi kesehatan, kurang lengkap dalam mengisi formulir informed consent, penjelasan yang diberikan oleh tenaga medis menggunakan bahasa kedokteran yang kurang dimengerti oleh pasien, serta tenaga medis yang hanya berfokus memberikan pelayanan kesehatan dan sedikit mengesampingkan proses administratif. Permasalahan yang terjadi ini kemudian diselesaikan melalui proses mediasi.

Disarankan agar rumah sakit Kota Kisaran melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien dan tenaga medis tentang pentingnya informed consent serta pengawasan lebih ditingkatkan terkait regulasi dan pelaksanaannya untuk menghindari potensi permasalahan hukum dan melindungi hak-hak dari pasien dan tenaga medis.

Medical consent or informed consent is a fundamental requirement that must be fulfilled before any medical procedure is carried out. Based on Article 2, paragraph (1) of the Indonesian Ministry of Health Regulation No. 290 of 2008 concerning Medical Action Consent, it is stated that all medical actions to be performed on patients must obtain consent. This is further clarified in Article 2, paragraph (3), which states that consent for medical procedures is given after the patient has received the necessary explanation regarding the need for the medical action. However, in practice, violations of patients' rights are still found, particularly regarding the failure to deliver informed consent and the lack of sufficient information provided about the procedure, such as diagnosis, risks, benefits, alternative treatments, and estimated costs. This study aims to explain the implementation of informed consent between patients and medical personnel at a hospital in Kisaran City, to identify the factors causing the failure to deliver informed consent, and to explore alternative dispute resolution methods for unlawful acts related to informed consent. This research uses an empirical juridical research method. The data used were obtained through field research by means of observations and interviews with respondents and informants. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that some dentists still do not provide medical information in accordance with hospital regulations. There are several obstacles caused by patients, patients’ families, or medical personnel, such as the patients' lack of understanding, patients being less than truthful about their health condition, incomplete filling of the informed consent form, explanations from medical personnel using medical terminology that is difficult for patients to understand, and medical personnel who focus more on providing health services while paying less attention to administrative procedures. These issues are then resolved through mediation processes. It is recommended that the hospital in Kisaran City conduct education and socialization programs for both patients and medical personnel on the importance of informed consent, as well as strengthen supervision regarding its regulations and implementation to avoid potential legal issues and protect the rights of both patients and medical personnel.