Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, terutama yang menggunakan galon isi ulang sebagai sumber air minum sehari-hari. Namun, beberapa galon isi ulang yang berbahan dasar plastik polikarbonat mengandung Bisphenol A (BPA), yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen jika zat tersebut bermigrasi ke dalam air minum.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen akibat kemasan galon isi ulang yang mengandung BPA, menjelaskan upaya apa yang dapat dilakukan konsumen untuk memastikan kemasan galon isi ulang yang dibeli aman dari kandungan Bisphenol A, serta menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap galon isi ulang yang mengandung Bisphenol A.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta media internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen masih belum optimal, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen atas keamanan dan informasi, pelaksanaannya di lapangan masih terbatas. Konsumen belum sepenuhnya memahami risiko BPA, sementara pengawasan terhadap depot air minum dan produk galon isi ulang masih lemah, meskipun ada upaya dari pelaku usaha untuk memberikan edukasi dan menjaga kualitas, keterbatasan informasi dan akses terhadap galon bebas BPA masih menjadi tantangan.

Disarankan untuk pemerintah mempercepat regulasi terkait pelabelan BPA Free, meningkatkan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang, serta menyelenggarakan kampanye edukatif yang masif mengenai bahaya BPA. Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan lebih transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen dan mulai beralih ke kemasan galon yang lebih aman bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection states that business actors are prohibited from producing goods and/or services that do not meet or do not comply with the required standards and provisions of laws and regulations. Bottled drinking water (AMDK) is a major need for the community, especially those who use refillable gallons as a source of daily drinking water. However, some refillable gallons made from polycarbonate plastic contain Bisphenol A (BPA), which has the potential to endanger consumer health if the substance migrates into drinking water. The writing of this thesis aims to explain the legal protection for consumers due to refillable gallon packaging containing BPA, explain what efforts consumers can make to ensure that the refillable gallon packaging purchased is safe from Bisphenol A content, and explain the responsibility of business actors for refillable gallons containing Bisphenol A. The type of research used in this research is empirical juridical. The data in this research uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents and informants. Secondary data obtained from library research, namely by studying laws and regulations, books, journals, and internet media. The results showed that legal protection for consumers is still not optimal, both in terms of regulation, supervision, and education to the public. Although Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection has regulated consumer rights to safety and information, its implementation in the field is still limited. Consumers do not fully understand the risks of BPA, while supervision of drinking water depots and refillable gallon products is still weak, despite efforts from businesses to provide education and maintain quality, limited information and access to BPA-free gallons is still a challenge. It is recommended that the government accelerate regulations related to BPA Free labeling, improve supervision of refill drinking water depots, and organize massive educational campaigns on the dangers of BPA. On the other hand, businesses are expected to be more transparent in providing information to consumers and start switching to gallon packaging that is safer for health. Therefore, there is a need for collaboration between the government, business actors, and the community to improve consumer protection.