PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI)


Pengarang

Aminullah - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Mahfud - 197809172002121001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1903101010020

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2025

Bahasa

Indonesia

No Classification

345.026 2

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP, mengatur tentang pencurian ternak yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun meskipun sudah dilarang, kenyataannya pada tahun 2021-2023 masih banyak terdapat kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian hewan ternak, untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hewan ternak serta untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak.

Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang undangan yang merupakan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor kelalaian korban, faktor kecanduan narkoba dan faktor penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dilakukan mulai dari proses penyidikan oleh kepolisian hingga penjatuhan putusan oleh hakim, namun masih terdapat beberapa kasus yang putusannya tidak maksimal dan juga masih ada kasus yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan dengan membayar ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan di sekolah sekolah dan tempat ibadah. Upaya preventif dengan melakukan patroli, penyuluhan oleh bhabinkamtibmas dan bekerjasama dengan masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melakukan tindakan kepolisian yakni pnangkapan, penahanan, dan pelimpahan kasus ke penumtut umum.

Diharapkan dengan diketahuinya faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak, maka diharapkan kepada pemerintah untuk melihat kembali faktor tersebut kususnya faktor ekonomi dengan cara meningkatkan lapangan kerja, untuk masyarakat diharapkan agar tidak melepasliarkan hewan ternak. Diharapkan hukuman yang diberikan lebih maksimal supaya pelaku merasa jera. Dan diharapkan kepada kepolisian agar terus meningkatkan upaya upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak.

Article 363 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code, regulates the theft of livestock which is punishable by a maximum imprisonment of seven years. However, even though it has been prohibited, in fact in 2021-2023 there were still many cases of criminal acts of theft of livestock in the jurisdiction of the Sigli District Court. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause livestock theft, to explain law enforcement against perpetrators of livestock theft and to explain the countermeasures taken against the crime of livestock theft. This research is empirical juridical research. This research uses primary data obtained in field research in the form of interviews with respondents and informants. Literature research was conducted to obtain legal materials such as textbooks, theories, laws and regulations which are secondary data. The data is analyzed descriptively qualitative. The results showed that the factors causing the criminal act of theft of livestock in the jurisdiction of Sigli District Court were caused by several factors, namely economic factors, environmental factors, educational factors, victim negligence factors, drug addiction factors and law enforcement factors. Law enforcement against the crime of livestock theft is carried out starting from the investigation process by the police to the verdict by the judge, but there are still several cases where the verdict is not optimal and there are also cases that are resolved outside the court by paying compensation by the perpetrator to the victim. The countermeasures taken are pre-emtif, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by conducting counseling in schools and places of worship. Preventive efforts by conducting patrols, counseling by bhabinkamtibmas and cooperating with the community. Repressive efforts are carried out by carrying out police actions, namely arrest, detention, and submission of cases to public prosecutors. It is hoped that by knowing the factors that cause the criminal act of theft of livestock, it is hoped that the government will look back at these factors, especially economic factors by increasing employment opportunities, for the community it is hoped that they will not release livestock. It is expected that the punishment given is more maximum so that the perpetrators feel deterrent. And it is hoped that the police will continue to increase efforts to tackle the crime of theft of livestock.

Citation



    SERVICES DESK