Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 43 yang menyatakan
“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana
perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.” Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh masih banyak korban yang tidak mendapatkan haknya yang
terjadi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum
terhadap korban perdagangan orang dan hambatan-hambatan dalam perlindungan
terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan
dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Studi Kepustakaan
dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, dan penelitian
terdahulu. Penelitian Kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara
mempelajari literatur dan aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban
tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
belum terpenuhi seharusnya perlindungan dapat diberikan dengan menetapkan
berupa pemenuhan hak dalam pemberian restitusi atau kompensasi, rehabilitasi,
layanan konseling dan bantuan hukum terhadap korban. Hambatan yang ada di
dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu
para aparat hukum belum menerapkan secara maksimal Undang-Undang tentang
perdagangan orang yang ada, kurang di terapkannya ilmu bantu viktimologi, serta
kurangnya penerapan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Disarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk lebih
memahami Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan memahami mengenai ilmu
bantu viktimologi. Disarankan kepada hakim, penyidik dan penuntut umum agar
menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam prosesnya.

Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons as stipulated in Article 43 which states “Provisions regarding the protection of witnesses and victims in the case of criminal acts of trafficking in persons shall be implemented based on Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, unless otherwise specified in this Law.” However, in reality in the jurisdiction of the Banda Aceh District Court there are still many victims who do not get their rights that occur. The purpose of writing this thesis is to explain the legal protection of victims of human trafficking and the obstacles in the protection of victims of human trafficking crimes in the Legal Territory of the District Court of Banda Aceh. This research uses empirical juridical research. Field research was conducted by interviewing respondents and informants. Literature Study conducted by studying legislation, books, and previous research . Literature Research to obtain secondary data by studying literature and legislation. The results of this study indicate that the protection of victims of human trafficking in the jurisdiction of the Banda Aceh District Court has not been fulfilled, protection should be provided by establishing the fulfillment of rights in the form of providing restitution or compensation, rehabilitation, counseling services and legal assistance to victims. The obstacles that exist in in legal protection for victims of criminal acts of trafficking in persons are the legal apparatus has not maximally applied the existing Law on trafficking in persons, the lack of application of victimology, and the lack of application of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law. It is recommended for investigators, public prosecutors and judges to better understand Law No. 21 of 2007 and understand the science of victimology. It is suggested to judges, investigators and public prosecutors that apply Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 in the process.