Electronic Theses and Dissertation

Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ini sesuai dengan amanat Pasal 273 undang undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, walaupun sudah ada aturan yang mengamanatkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak, di Kabupaten Pidie Jaya tetap dijumpai pengabaian perbaikan jalan rusak oleh penyelenggara jalan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak dan menjelaskan macam-macam bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori, dan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa benar penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki dan memelihara jalan. Namun dalam hal melakukan pertanggungjawaban, pihak penyelenggara jalan tidak pernah memberikan pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak. Ketidaktahuan masyarakat menjadi faktor utama tidak adanya laporan pidana terhadap penyelenggara jalan dan pihak kepolisian juga tidak menyarankan melakukan laporan pidana kepada pihak penyelenggara jalan. Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara jalan masih mendapat kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur kelalaian dan hubungan kausalitas antara jalan rusak dan kecelakaan. Disisi lain juga, para korban lebih memilih restorative justice dengan dipenuhinya hal-hal yang diatur dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana telah mengatur perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak, termasuk hak atas ganti rugi atas apa yang dialami korban. Ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak tidak diberikan oleh penyelenggara jalan melaikan oleh PT Jasa Raharja jika korban mengalami cedera atau meninggal dunia dan BPJS jika korban mengalami luka ringan.

Disarankan kepada aparat penegak hukum supaya lebih tegas terhadap penyelenggara jalan yang lalai serta peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara instansi terkait guna memastikan terpenuuhinya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak.

The road authorities who fail to promptly and properly repair the damaged roads may be held criminally responsible, as stipulated in Article 273 of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. However, despite the regulation requiring road authorities to immediately repair damaged roads, neglect of road repairs by the road authorities is still found in Pidie Jaya Regency. The purpose of this research is to explain the criminal responsibility of road authorities for accidents caused by damaged roads and to explain the various forms of legal protection for accident victims. This research uses an empirical juridical method. Field research was conducted by interviewing respondents and informants. Library research was carried out by studying books, theories, and legislation. The results of this study show that road authorities can indeed be held criminally responsible if it is proven that they were negligent in carrying out their obligations to repair and maintain the roads. However, in terms of accountability, the road authorities have never provided any responsibility for the victims of accidents caused by damaged roads. Public ignorance is the main factor why no criminal reports are made against the road authorities, and the police also do not recommend filing a criminal report against the road authorities. Additionally, the enforcement of criminal sanctions against road authorities faces obstacles, especially in proving negligence and the causal relationship between damaged roads and accidents. On the other hand, the victims prefer restorative justice, with the fulfillment of the provisions regulated in Article 240 of Law No. 22 of 2009, which has set forth legal protection for victims of accidents caused by damaged roads, including the right to compensation for what the victims have experienced. Compensation for victims of accidents due to damaged roads is not provided by the road authorities but by PT Jasa Raharja if the victim is injured or dies, and by BPJS if the victim suffers minor injuries. It is recommended that law enforcement officials be more decisive against negligent road authorities, as well as increase socialization regarding the rights of traffic accident victims caused by damaged roads. The government also needs to strengthen coordination between relevant agencies to ensure that legal protection is provided for victims of accidents caused by damaged roads.