Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Aceh memiliki
berbagai permasalahan yang kompleks terkait lingkungan hidup. Ilegal logging dan
bentuk upaya merusak lingkungan hidup lainnya kerapkali dilakukan oleh pihakpihak

tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan terjadinya bencana alam,
seperti banjir. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
memiliki kewenangan dan fungsi pengawasan, termasuk dalam bidang pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis peran DPRA dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kewenangan dan fungsi pengawasan di bidang sumber daya alam dan lingkungan
hidup di Aceh. Metode kualitatif dan teknik pengambilan data berupa observasi,
wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Melalui Teori
Pengawasan dari Watulingas, Rondonuwu, dan Layuck, penelitian ini
menunjukkan peran DPRA melakukan pengawasan preventif dan represif. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPRA melaksanakan fungsi pengawasan
preventif melalui pembuatan Qanun (peraturan daerah) Aceh, penerimaan dan
penolakan pengesahan penertiban surat izin berkaitan dengan sumber daya alam
dan lingkungan hidup. DPRA juga telah melaksanakan fungsi pengawasan represif
melalui pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan daerah. Namun, peran
DPRA dalam fungsi pengawasan legislatif belum optimal. Tantangan utama yang
dihadapi DPRA meliputi ketidakselarasan tata ruang di Aceh, tumpang tindih
regulasi, keterbatasan sumber daya, adanya upaya manipulasi dalam proses
penegakan hukum, lemahnya koordinasi, serta pembagian kewenangan yang tidak
jelas. Peneliti memberikan saran bagi DPRA untuk meneningkatkan koordinasi
antara pemangku kepentingan dan penguatan kapasitas institusional DPRA.
Kata kunci: Kewenangan DPRA, Fungsi pengawasan DPRA, Sumber daya alam,
Lingkungan hidup, Kabupaten Aceh Utara

ABSTRACT As one of the provinces rich in natural resources, Aceh faces various complex issues related to environmental sustainability. Illegal logging and other forms of environmental destruction are frequently carried out by irresponsible parties, leading to natural disasters such as floods. In this regard, the Aceh House of Representatives (DPRA) holds authority and oversight functions, including in the management of natural resources and the environment. The aim of this study is to analyze the role of the DPRA and the challenges in exercising its authority and oversight functions in the field of natural resources and environmental management in Aceh. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Using the Teori Pengawasan by Watulingas, Rondonuwu, and Layuck, the study highlights the DPRA's role in preventive and repressive. The findings show that the DPRA performs preventive oversight functions through the creation of Qanun (regional regulations) of Aceh, approval and rejection of permit issuance related to natural resources and the environment. The DPRA has also carried out repressive oversight functions through monitoring and evaluating the implementation of regional regulations. However, the DPRA's role in legislative oversight has not been fully optimized. The main challenges faced by the DPRA include inconsistencies in spatial planning in Aceh, overlapping regulations, limited resources, manipulation efforts in law enforcement processes, weak coordination, and unclear division of authority. The researchers recommend that the DPRA enhance coordination among stakeholders and strengthen its institutional capacity. Keywords: DPRA authority, DPRA supervisory function, natural resources, environment, North Aceh Regency