Electronic Theses and Dissertation

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, DPR dalam rapat pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada mengabaikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merubah syarat ambang batas pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Meskipun DPR telah membatalkan rencana pengesahan undang-undang yang tidak sesuai dengan putusan MK, alasan pembatalannya bukanlah karena DPR mengakui bahwa tidak dapat mengabaikan putusan MK. Hal ini masih membuka peluang bahwa tindakan serupa masih mungkin untuk dilakukan di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan daya ikat putusan MK terhadap DPR dalam melakukan perubahan undang-undang dan dampak dari undang-undang yang disahkan oleh DPR tanpa merujuk pada putusan MK.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DPR tidak dapat untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dengan mengabaikan putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan dalam putusan MK berlaku asas erga omnes serta dalam implementasinya yang bersifat self executing, dan juga diketahui bahwa apabila suatu undang-undang disahkan oleh DPR dengan tidak merujuk pada putusan MK dapat menimbulkan dampak hukum berupa melemahnya eksistensi negara Republik Indonesia sebagai negara hukum ditunjukkan pengabaian terhadap konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan dan supremasi hukum, dan dampak sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara hingga berujung pada protes dan demonstrasi oleh masyarakat yang nantinya kedua konsekuensi ini akan mengakibatkan ketidakstabilan negara.

Disarankan agar perlu dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya DPR harus menghormati putusan-putusan MK, dan diperlukan suatu payung hukum yang mensyaratkan dan memfasilitasi setiap calon anggota DPR harus memahami konstitusi dan dasar-dasar hukum tata negara serta diperlukan penguatan peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaran negara.

The Constitutional Court holds the authority to adjudicate at the first and final instance, with its decisions being final, in order to review laws against the Constitution as mandated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). However, the House of Representatives (DPR), during the deliberation of the Bill on the Fourth Amendment to the Regional Election Law (UU Pilkada), ignored Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024, which amended the threshold requirements for the nomination of candidates for governor and deputy governor, regent and deputy regent, as well as mayor and deputy mayor. Although the DPR ultimately cancelled the plan to pass the law that contradicted the Constitutional Court’s ruling, the reason for the cancellation was not based on the DPR’s acknowledgment that Constitutional Court decisions must not be disregarded. This situation leaves open the possibility that similar actions may be taken in the future. The objective of this research is to explain the binding force of Constitutional Court decisions on the DPR in the process of amending laws, and the implications of laws enacted by the DPR without reference to Constitutional Court rulings. This thesis employs a normative legal research method, which is a literature-based study analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative analysis. Based on the research findings, it is evident that the DPR may not amend laws while ignoring Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, as the decisions of the Constitutional Court are final and binding. These decisions apply the principle of erga omnes and are self-executing in nature. Furthermore, it is found that if a law is passed by the DPR without referencing a Constitutional Court decision, it may result in legal consequences that weaken the existence of the Republic of Indonesia as a state governed by law—indicated by a disregard for the principle of separation of powers and the supremacy of law—and social consequences such as a decline in public trust towards state institutions, potentially leading to protests and public demonstrations, all of which may result in national instability. It is recommended that a statutory provision be established at the legislative level requiring the DPR to respect the decisions of the Constitutional Court in carrying out its duties and responsibilities. Furthermore, a legal framework should be created that mandates and facilitates that every prospective DPR member possesses a sound understanding of the Constitution and the fundamentals of constitutional law. Additionally, the role of civil society must be strengthened in overseeing state governance.