Electronic Theses and Dissertation

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, dijelaskan bahwa negara anggota harus memastikan perlindungan terhadap merek terkenal tidak terbatas pada jenis barang atau jasa tertentu, terutama jika penggunaan merek tiruan dapat menyebabkan kebingungan konsumen atau merusak reputasi merek terkenal, akan tetapi pada pelaksanaan perlindungan hukum merek parfum terkenal dalam kegiatan usaha parfum di Kota Banda Aceh masih belum optimal karena banyak berkembang usaha parfum isi ulang yang menggunakan beberapa logo merek parfum terkenal tanpa izin untuk meraih konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan merek terkenal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal dalam kegiatan usaha parfum isi ulang di Kota Banda Aceh, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha parfum isi ulang terhadap produk parfum merek terkenal di Kota Banda Aceh, dan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Ditjen HKI) dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan usaha parfum isi ulang yang menggunakan merek terkenal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur maupun observasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang diperkirakan mewakili seluruh populasi. Cara analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis data secara induktif dan menghasilkan data deskriptif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum merek parfum terkenal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari toko parfum isi ulang di Kota Banda Aceh banyak menggunakan logo merek parfum terkenal untuk diperjual belikan, sebanyak 10 (sepuluh) toko parfum di Kota Banda Aceh yang diteliti menggunakan logo merek terkenal. Hal tersebut telah melanggar Pasal 6 bis dalam Paris Convention. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Banda Aceh terhadap produk parfum merek terkenal, diantaranya penggunaan merek terkenal tanpa izin, pemalsuan terhadap produk yang dijual dengan menggunakan logo merek tekenal, dan penggunaan merek terkenal pada promosi. Pengawasan oleh Ditjen HKI di Banda Aceh belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan penerapan sanksi yang tidak optimal kepada masyarakat yang telah melanggar.

Disarankan agar Ditjen HKI lebih memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran merek parfum terkenal di Kota Banda Aceh dengan meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Ditjen HKI juga disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha parfum serta masyarakat tentang hak kekayaan intelektual dan dampak hukum dari pelanggaran merek terkenal. Ditjen HKI juga disarankan dapat memperkenalkan program-program preventif seperti sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual untuk mencegah pemalsuan dan pelanggaran lainnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan merek terkenal dapat lebih efektif di Kota Banda Aceh.

Protection of well-known trademarks is regulated under Article 6 bis of the Paris Convention, which was ratified by Indonesia on May 10, 1979, through Presidential Decree No. 24 of 1979. It stipulates that member states must ensure the protection of well-known trademarks beyond specific categories of goods or services, especially when the use of imitations could cause consumer confusion or harm the reputation of the well-known trademark. However, in practice, the legal protection of well-known perfume trademarks in the perfume business sector in Banda Aceh City remains suboptimal, as many refill perfume businesses are using several well-known perfume logos without permission in order to attract consumers. This practice contradicts the regulations governing the protection of well-known trademarks. This research aims to explain the legal protection for holders of well-known trademarks in the refill perfume business activities in Banda Aceh City, identify the types of violations committed by refill perfume business actors against well-known perfume products in Banda Aceh City, and describe the role of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) under the Ministry of Law and Human Rights in supervising the protection of refill perfume businesses that use well-known trademarks. The research uses an empirical juridical method, which is a legal research method that relies on empirical facts obtained through semi-structured interviews and observations. The sampling method used is purposive sampling, which is expected to represent the entire population. Data analysis is conducted using a qualitative approach, analyzing data inductively to produce descriptive results. The research findings reveal that the implementation of legal protection for well-known perfume trademarks in Banda Aceh City has not been properly carried out. This is evidenced by the number of refill perfume shops in Banda Aceh using well-known perfume logos for commercial purposes—10 (ten) refill perfume shops in Banda Aceh that were studied were found to use well-known trademarks. This practice constitutes a violation of Article 6 bis of the Paris Convention. The forms of infringement committed by refill perfume business actors in Banda Aceh against well-known perfume trademarks include unauthorized use of well-known trademarks, counterfeit products sold using well-known logos, and the use of well-known trademarks in promotional materials. Supervision by the DGIP in Banda Aceh has been less than optimal due to limited resources and infrastructure, a lack of public outreach and education, and weak enforcement of sanctions against violators. It is recommended that the DGIP strengthen its supervision over trademark violations involving well-known perfume brands in Banda Aceh by increasing human resources and adequate infrastructure. The DGIP is also encouraged to intensify outreach and education efforts to perfume business actors and the public about intellectual property rights and the legal consequences of trademark infringement. Additionally, the DGIP is advised to introduce preventive programs such as intellectual property-based shopping center certification to prevent counterfeiting and other violations. With these measures, it is expected that the protection of well-known trademarks in Banda Aceh City can become more effective.