Electronic Theses and Dissertation

Nurma Waddah
2025
ABSTRAK





PELAKSANAAN WEWENANG PENGELOLAAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA TAKENGON
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 79), pp., bibl., app.




Abdurrahman, S.H., M.Hum.
Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang
harus dilaksanakan dengan baik, kegiatan pengelolaannya ada pada Pemerintah
Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 43 tahun 2022 pada
pasal 5 ayat (3) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan yang menurut pasal 4 ruang lingkup kegiatannya meliputi penetapan
area parkir di tepi jalan umum, tanda parkir, juru parkir, retribusi parkir,
pemanfaatan teknologi, pengawasan, dan sanksi. Namun, dalam realitanya
pelaksanaan pengelolaan parkir belum berjalan semestinya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan
wewenang pengelolaan parkir di tepi jalan umum, hambatan Dinas Perhubungan
Aceh Tengah dalam pengelolaan parkir, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Aceh Tengah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan parkir.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini
memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat
dan mengutip sumber studi pustaka dan melalui penelitian lapangan dengan cara
pengamatan dan wawancara responden dan informan. Hasil penelitian dianalisis
menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir di tepi
jalan umum Kota Takengon belum berjalan sesuai dengan peraturan yaitu belum
terdapat tanda parkir disemua titik parkir, pengguna parkir tidak tertib, juru parkir
tidak menggunakan atribut lengkap dan seragam, pemungutan parkir tidak semua
sesuai tarif, tidak diberikan karcis parkir, kurangnya pengawasan dan belum adanya
penegakan hukum terhadap pelanggar parkir. Hambatan dalam pelaksanaan
pengelolaan parkir yaitu belum adanya pedoman teknis pengelolaan perparkiran,
Dinas Perhubungan masih tipe-B, kurangnya anggaran dana, kurangnya koordinasi
dengan pihak ketiga, ruang parkir terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
Upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan parkir yaitu
pemberian pemahaman dan arahan kepada petugas, melibatkan rekan kerja yang
ada, manajemen anggaran dana, meningkatkan koordinasi kepada pihak ketiga,
menata kendaraan pada ruang parkir, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Disarankan kepada Dinas Perhubungan Aceh Tengah agar melahirkan aturan
pedoman teknis pengelolaan parkir, meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga,
meningkatkan kemampuan dan keilmuan juru parkir, menyediakan tanda parkir,
meningkatkan pengawasan, meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada
masyarakat, dan dapat memberikan penegakan hukum kepada pelanggar parkir.

Tidak Tersedia Deskripsi