Electronic Theses and Dissertation

Pasal 2 huruf c POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian menetapkan bahwa penerapan prinsip responsibility menjadi dasar dalam pengelolaan perusahaan perasuransian. Prinsip ini mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika, standar, serta praktik usaha perasuransian yang sehat. Namun, dalam kenyataannya, menjalankan prinsip ini terdapat hambatan, seperti banyak masyarakat yang merasa lamanya proses pengurusan administrasi, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian klaim santunan kecelakaan lalu lintas, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak nya sebagai korban/ahli waris dalam penyelesaian klaim santunan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) dalam menangani penanganan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas, hambatan yang dihadapi PT Jasa Raharja, serta upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara untuk mengatasi hambatan penyelesaian klaim pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden dan informan. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara telah berupaya menerapkan prinsip pertanggungjawaban melalui berbagai inovasi, seperti penerapan sistem digital IRSMS dari pihak kepolisian serta kerja sama dengan rumah sakit dan BPJS, namun belum sepenuhnya terlaksana, masih terdapat hambatan yakni ketidaklengkapan dokumen pada saat pengajuan klaim, ketidaksesuaian data ahli waris, adanya praktik meminta biaya jasa pelayanan, serta lambatnya proses administrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan telah menerapkan aplikasi JRSafetyRoad, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mencegah praktik korupsi dan meningkatkan pengawasan internal. Selain itu, PT. Jasa Raharja Persero menyarankan saat terjadinya sengketa klaim antara para pihak ahli waris untuk diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Disarankan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara untuk meningkatkan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) dengan melakukan pembangunan portal terpadu yang dapat terhubung dengan kepolisian dan rumah sakit guna mempercepat proses klaim. Kepada pihak Masyarakat yang mengajukan klaim agar melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT Jasa Raharja agar terus ditingkatkan.

Article 2, Letter c of POJK Number 73/POJANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN ANEUK GALONG - INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESARK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies stipulates that the application of the principle of responsibility serves as the foundation for managing insurance companies. This principle requires companies to conduct their activities in accordance with laws and regulations, ethics, standards, and sound insurance business practices. However, in practice, there are obstacles to implementing this principle, such as the lengthy administrative process experienced by many people and the lack of coordination among relevant parties in handling traffic accident insurance claims. As a result, many people do not understand their rights as victims or heirs in claim settlements. This thesis aims to explain the implementation of the principle of responsibility in handling traffic accident insurance claims, the obstacles faced by PT Jasa Raharja, and the efforts made by PT Jasa Raharja (Persero) North Sumatra Branch to overcome the challenges in settling accident insurance claims. The research method used is empirical juridical. Data for this study were obtained through literature research by studying documents and field research through observations and interviews with respondents and informants. The data were analyzed qualitatively. The results of the study show that although PT Jasa Raharja (Persero) North Sumatra Branch has attempted to apply the principle of responsibility through various innovations—such as implementing the IRSMS digital system from the police and collaborating with hospitals and BPJS—its implementation remains incomplete. Several obstacles persist, including incomplete documents during claim submission, discrepancies in heir data, practices of charging service fees, and slow administrative processes. To address these challenges, the company has introduced the JRSafetyRoad application and an Anti-Bribery Management System to prevent corruption and strengthen internal supervision. Additionally, PT Jasa Raharja (Persero) recommends that in cases of claim disputes among heirs, the resolution should be pursued through litigation and non-litigation channels. It is recommended that PT Jasa Raharja (Persero) North Sumatra Branch enhance the principle of responsibility by developing an integrated portal that connects with the police and hospitals to expedite the claim process. Furthermore, the public submitting claims should ensure all required documents are complete. Lastly, OJK's supervision of PT Jasa Raharja should be continuously improved.