Electronic Theses and Dissertation

Penghentian penuntutan perkara penganiayaan di Indonesia melalui keadilan restoratif menjadi alternatif dalam penegakan hukum di tingkat Kejaksaan. Metode ini menekankan pada mediasi antar pelaku dan korban serta fokus pada pemulihan pada keadaan semula daripada pembalasan. Penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar terjadi beberapa perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas dari penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara penganiayaan dan menjelaskan hambatan serta pengawasan dalam proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Aceh Besar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data yg diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara responden. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan responden lainnya yaitu bahwa dalam penghentian penuntutan dalam perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar hukumnya berjalan cukup efektif. Dalam penerapannya Kejaksaan Negeri Aceh Besar menghadapi hambatan berupa faktor sakit hati pada korban sehingga sulit tercapai kesepakatan, kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan juga faktor hukum. Dalam prosesnya pihak pihak yang terlibat meliputi korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, perangkat desa, serta jaksa sebagai fasilitator dalam upaya mencapai kesepakatan akhir. Dalam proses dan kesepakatannya juga diawasi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahap-tahap tertentu sebelum praekspos dan berdasarkan perintah dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM-Pidum) kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Disarankan agar Kejaksaan Negeri Aceh Besar melakukan sosialisasi dan pemahaman yang lebih intensif mengenai keadilan restoratif dan manfaat dari keadilan restoratif bagi pihak korban dan juga pelaku, serta diperlukan adanya peraturan dan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan keadilan restoratif, terutama dalam hal kesepakatan akhir para pihak seperti ganti kerugian.

The termination of prosecution in assault cases in Indonesia through restorative justice has become an alternative in law enforcement at the Prosecutor's Office level. This method emphasizes mediation between the perpetrator and the victim, focusing on restoring the situation to its original state rather than retribution. The termination of prosecution through restorative justice is regulated under Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. At the Aceh Besar District Prosecutor's Office, several assault cases have been resolved through the restorative justice mechanism. This study aims to explain the effectiveness of implementing restorative justice in handling assault cases and to describe the obstacles and supervision in the restorative justice process at the Aceh Besar District Prosecutor's Office. This research uses a juridical-empirical method. The required data consists of secondary and primary data. Secondary data is obtained through library research, while primary data is collected from field research through interviews with respondents. The data collected is then analyzed using a descriptive method. The research results at the Aceh Besar District Prosecutor's Office and other respondents show that the termination of prosecution in assault cases through restorative justice, based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 as its legal basis, has been quite effective. In its implementation, the Aceh Besar District Prosecutor's Office faces obstacles such as the victim's emotional distress, making it difficult to reach an agreement, lack of public legal awareness, and legal factors. The parties involved in the process include the victim, the victim's family, the perpetrator, the perpetrator's family, village officials, and prosecutors as facilitators in reaching the final agreement. The process and agreements are also supervised by the Aceh High Prosecutor's Office at certain stages before the pre-exposure and based on the orders from the Deputy Attorney General for General Crimes (JAM-Pidum) to the Head of the District Prosecutor's Office for issuing the Termination of Prosecution Decree (SKP2). It is recommended that the Aceh Besar District Prosecutor's Office conduct more intensive socialization and provide a deeper understanding of restorative justice and its benefits for both victims and perpetrators. Additionally, there is a need for more specific regulations and provisions regarding the implementation of restorative justice, especially in terms of the parties’ final agreements, such as compensation.