PELAKSANAAN PEMBINAAN BAHASA ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG BAHASA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN BAHASA ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG BAHASA ACEH


Pengarang

SYIBRAN AL MALASY - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Suhaimi - 196612311991031023 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2103101010020

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Ragam bahasa yang dimiliki dunia merupakan cerminan akal pikiran suatu bangsa. Sebagai suatu kaum, Aceh memiliki bahasa yang hidup di tengah persimpangan budaya sejak ratusan tahun silam. Warisan budaya tak benda tersebut menjadi penghubung silaturahmi antar masyarakat Aceh dan menjadi identitas kebanggaan masyarakat. Namun kini bahasa Aceh tengah mengalami kerentanan akan kepunahannya. Hal tersebut terjadi musabab para penutur bahasa Aceh enggan melisankan bahasa ibu mereka dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebagai suatu kekayaan budaya yang dimiliki, bahasa Aceh perlu dipastikan kelangsungan hidupnya. Pemerintah dalam upayanya membina bahasa etnik ini mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Bahasa Aceh. Mengacu pada Qanun tersebut, Pemerintah daerah mengamanahkan pelaksanaan pembinaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dari pengamatan yang dilakukan, pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya masih setengah hati, ditemukannya pelaksanaan pembinaan belum efektif dilakukan.
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pelaksanaan pembinaan bahasa Aceh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2022, apa saja yang menjadi kendala dalam pembinaan dan apa upaya yang dilakukan dalam pembinaan bahasa Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memperoleh data melalui lapangan dan kepustakaan. Berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mempelajari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai program yang telah dilaksanakan untuk melestarikan bahasa Aceh, seperti penyelenggaraan acara budaya, pelaksanaan festival dan lomba, cetak majalah boinah, cetak kalender bahasa Aceh, pentas seni sastra Aceh hingga pelatihan dan road show musikalisasi puisi pelajar Aceh. Namun, tantangan yang dihadapi justru ialah tidak adanya program yang mengarah langsung ke aspek pembinaan bahasa secara khusus sehingga membatasi ruang gerak pembinaan yang semestinya bisa lebih lapang dan luas jangkauannya.
Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kerjasama secara keseluruhan. Mulai dari individu pribadi, komunitas lokal, dan instansi pemerintah untuk memperkuat upaya pelestarian bahasa Aceh. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif dalam menarik minat generasi muda terhadap pembinaan bahasa Aceh.

The diversity of languages in the world reflects the intellect of a nation. As a distinct community, Aceh has a language that has thrived at the crossroads of cultures for hundreds of years. This intangible cultural heritage serves as a bridge for social connections among Acehnese people and as a source of pride and identity. However, the Acehnese language is now at risk of extinction. This vulnerability arises from the reluctance of Acehnese speakers to use their mother tongue in daily social life. As a valuable cultural asset, the Acehnese language needs to be safeguarded to ensure its survival. In its efforts to preserve this ethnic language, the government issued Qanun Number 10 of 2022 concerning the Acehnese Language. Referring to this Qanun, the local government entrusted the implementation of language development to the Aceh Department of Culture and Tourism. Observations indicate that the relevant authorities have not yet carried out their duties wholeheartedly, as the implementation of language development has not been effective. The aim of this thesis is to examine and explain the implementation of Acehnese language development by the Aceh Department of Culture and Tourism based on Aceh Qanun Number 10 of 2022, identify the obstacles faced in the development process, and explore the efforts undertaken to promote the Acehnese language. This research adopts an empirical juridical approach. This research obtained data through the field and literature. In the form of interviews with related parties and studying some literature relevant to the research. The results show that there are various programs that have been implemented to preserve the Aceh language, such as organizing cultural events, conducting festivals and competitions, printing boinah magazines, printing Aceh language calendars, performing Aceh literary arts to training and road shows for Aceh students' poetry musicalization. However, the main challenge lies in the absence of programs directly focusing on the specific aspects of language development, limiting the scope and reach of what could potentially be a more comprehensive and expansive initiative. This research suggests the need for increased cooperation as a whole. Starting from private individuals, local communities, and government agencies to strengthen efforts to preserve the Aceh language. In addition, the utilization of technology and social media can also be an effective tool in attracting the younger generation's interest in Aceh language development.

Citation



    SERVICES DESK