Electronic Theses and Dissertation

Perdagangan karbon telah diakui sebagai mekanisme yang efektif dalam mengurangi dan mencapai target mitigasi perubahan iklim global. Indonesia, sebagai negara dengan emisi yang signifikan, diharapkan dapat menerapkan peraturan perdagangan karbon yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari implementasinya, pada akhir tahun 2021, pemerintah memberlakukan Peraturan Presiden No. 98/2021, yang menyediakan kerangka kerja untuk administrasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, implementasi peraturan tersebut menghadapi berbagai tantangan.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai keadaan terkini peraturan perdagangan karbon di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan potensial terhadap penerapan peraturan perdagangan karbon yang berkelanjutan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan penelitian kepustakaan untuk mengevaluasi implementasi kerangka hukum yang ada terkait dengan kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Penelitian ini melibatkan analisis sumber hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang dan literatur akademis. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi regulasi perdagangan karbon di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu: Regulasi yang rumit dan implementasi kebijakan perdagangan karbon yang tidak konsisten, Kurangnya keselarasan antara Sistem Registri Nasional, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim) dan sistem sertifikasi internasional menyebabkan kredit karbon yang dihasilkan dalam kerangka SRN PPI mungkin tidak diakui di pasar global, sehingga mengurangi daya jualnya dan juga kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dari transaksi perdagangan karbon di masa mendatang. Kajian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyederhanakan regulasi terkait perdagangan karbon guna mengurangi tumpang tindih regulasi, Indonesia perlu mulai menyusun undang-undang perubahan iklim yang mengatur perdagangan karbon, seperti yang telah dilakukan beberapa negara lain untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan menjalin kemitraan dengan sistem sertifikasi internasional yang bereputasi baik guna memastikan keberhasilan perdagangan karbon Indonesia di pasar global, Pemerintah juga harus memperkuat kerangka kelembagaan dan meningkatkan sistem untuk mendeteksi dan mengidentifikasi skema pencucian uang.

Carbon trading has been recognized as an effective mechanism in reducing and Greenhouse Gas (GHG) emissions achieving global climate change mitigation targets. Indonesia, as a country with significant emissions, is expected to implement a sustainable carbon trading regulations. As part of its implementation, at the end of 2021, the government enacted Presidential Regulation No. 98/2021 , which provides a framework for the administration of Carbon Economic Value (NEK). However, the implementation of the regulations faces various challenges. The primary purposes of this research is to assess the current state of carbon trading regulations in Indonesia and identify potential challenges to the sustainable application of carbon trading regulations in Indonesia. This study employs a normative research method based on library research evaluate the implementation of the existing legal framework related to carbon trading policies in Indonesia. It involves analyzing primary and secondary legal sources, including laws and academic literature. The results of the study show that the implementation of carbon trading regulations in Indonesia faces several challenges, The complicated regulations and inconsistent implementation of carbon trading policy, The lack of alignment between the National Registry System, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim) and international certification systems means that carbon credits generated under the SRN PPI framework may not be recognized in global markets, diminishing their tradeability and also the possibility of criminal money laundering from carbon trading transactions in the future. This study provides recommendations for the government to simplify regulations related to carbon trading to reduce regulatory overlap, Indonesia needs to start drafting a climate change law which regulates carbon trading, as several other countries have done to provide a stronger legal basis and establish partnerships with reputable international certification systems to ensure the success of Indonesia's carbon trading in the global market, The government must also strengthening the institutional framework and improving systems to detect and identify money laundering schemes.