Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kendala yang dihadapi dalam memberi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan Upaya UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menangani perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, teks, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberi perlindungan dalam lima bentuk yaitu memberi bantuan hukum, memberi rehabilitasi psikologis dan sosial, merahasiakan identitas korban anak, memberi pelayanan Kesehatan, Pemberian restitusi oleh pelaku. Adapun yang menjadi kendala anak merasa malu memberikan keterangan, kurangnya pemahaman hukum serta edukasi seksual terhadap orang tua, dan aparat desa yang melakukan mediasi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Upaya UPTD PPA dalam menangani kendala perlindungan tersebut ialah melakukan penyuluhan dan edukasi serta melakukan pelatihan kepada tenaga profesional.

Disarankan kepada UPTD PPA agar terus memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual sesuai dengan peraturan Undang-undang, dan dapat menangani kendala perlindungan semaksimal mungkin. Serta diharapkan UPTD PPA untuk terus mengedukasi Masyarakat dan melaksanakan pelatihan lebih mendalam kepada tenaga profesional psikologis agar dapat memperoleh wawasan lebih mendalam dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that every person is prohibited from committing violence or threats of violence, coercion, deceit, a series of lies, or persuading a child to perform or allow indecent acts. Children, as creations of God Almighty and social beings, have the right to life and protection from parents, family, society, nation, and state from the time they are in the womb until they are born. However, in reality, many cases of sexual violence against children still occur in Banda Aceh City. The purpose of this thesis is to explain the protection of children who are victims of sexual violence, the obstacles faced in providing protection to children who are victims of sexual violence, and the efforts made by the UPTD PPA of Banda Aceh City in handling the protection of children as victims of sexual violence. The type of research used in this study is empirical juridical research. The data used in this research consists of primary data obtained from field research in the form of interview results with respondents and informants, as well as secondary data obtained from library research by studying legislation, books, texts, and journals. The results of the study show that children who are victims of sexual violence receive protection in five forms: providing legal assistance, providing psychological and social rehabilitation, keeping the child's identity confidential, providing health services, and restitution from the perpetrator. The obstacles faced include children feeling ashamed to provide information, lack of legal understanding and sexual education among parents, and village officials mediating cases of sexual violence against children. The efforts made by the UPTD PPA to address these protection obstacles include conducting counseling and education as well as providing training to professional personnel. It is recommended that the UPTD PPA continue to provide protection to children who are victims of sexual violence in accordance with statutory regulations and handle protection obstacles as effectively as possible. Furthermore, the UPTD PPA is expected to continuously educate the community and conduct more in-depth training for psychological professionals to enhance their knowledge in handling cases of sexual violence against children.