Electronic Theses and Dissertation

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan tentang tindak pidana yang dapat diupayakan restorative justice, yaitu tindak pidana yang kerugian korban tergolong kecil atau ringan salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan biasa, disebutkan pula pihak keluarga wajib terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana secara restorative justice. Namun meskipun sudah mempunyai dasar aturan yang kuat masih ditemui hambatan dalam penyelesaiannya, seperti gagalnya dicapai kesepakatan perdamaian karena ketidak setujuan pihak keluarga.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menjadi pertimbangan hakim melibatkan pihak keluarga dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa di pengadilan melalui restorative justice, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian secara restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan melibatkan pihak keluarga, upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang ada.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara lapangan dengan responden dan informan, serta data skunder diperoleh dari literatur kepustakaan mencakup buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk melibatkan pihak keluarga adalah karena didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yaitu pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pihak keluarga wajib terlibat dan untuk tercapainya pemulihan kembali terhadap semua pihak termasuk pelaku dan korban dengan keluarganya, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa melalui restorative justice terhambat karena tidak adanya hak opportunitas di pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana secara restorative justice, masih tingginya egoisme masing-masing pihak terutama pihak keluarga yang tidak paham akan hal yang menjadi tujuan restorative justice yaitu pemulihan kembali. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi terkait tercapainya kesepakatan perdamaian.

Disarankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana secara restorative justice, termasuk pengurangan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim bilamana tercapainya perdamaian antara pihak selama proses persidangan.

Article 6 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice explains the types of criminal acts that can be resolved through restorative justice. These include offenses where the victim's loss is considered minor, such as simple assault. It also states that the involvement of the family is mandatory in the resolution process through restorative justice. However, despite having a strong legal foundation, obstacles remain in its implementation, such as the failure to reach a peace agreement due to family members' disagreement. The purpose of this thesis is to explain the factors considered by judges in involving family members in resolving simple assault cases through restorative justice, the obstacles encountered in implementing restorative justice in such cases with family involvement, and the efforts made to overcome these obstacles. The method used is empirical juridical. Primary data were obtained from field interviews with respondents and informants, while secondary data were collected from literature, including books, journals, and legislation. The results of the study show that the factors considered by judges in involving family members are based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, particularly in Article 1 paragraph (1), which states that family involvement is mandatory to achieve the restoration of all parties, including the perpetrator, the victim, and their families. The resolution of simple assault cases through restorative justice is hindered by the absence of opportunitas rights in court for resolving criminal cases through restorative justice and the high level of egoism among the parties, especially family members who do not understand the purpose of restorative justice, which is to achieve restoration. Efforts made to overcome these obstacles include involving third parties or mediators and conducting supervision and evaluation activities related to achieving peace agreements. It is recommended that the Supreme Court of the Republic of Indonesia formulate more comprehensive regulations regarding the mechanism for resolving criminal cases through restorative justice, including reducing criminal sanctions that may be imposed by judges if peace between the parties is achieved during the trial process.