Electronic Theses and Dissertation

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Bna merupakan putusan yang memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi atas perjanjian kerja dan beasiswa. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak untuk mengadili perkara a quo karena menurut pertimbangan hakim sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ialah bentuk sengketa ketenagakerjaan antara pegawai dengan atasan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Fakta hukum yang terjadi tindakan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata berupa tidak memenuhi kewajibannya, telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi dalam perjanjian pemberian beasiswa No.014/K/YPNAD/VI/2015. Perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lebih lanjut awal mula sengketa dalam perkara a quo ialah perjanjian No. 014/K/YPNAD/VI/2015 yaitu mengenai perjanjian pembiayaan studi belajar, maka hal tersebut tidak masuk ke dalam lingkup Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pertimbangan hakim dalam menolak untuk mengadili perkara a quo dan untuk menjelaskan apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah dalam studi kasus ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan putusannya tidak cermat karena tidak mempertimbangkan objek gugatan Penggugat dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601 K/PID/1990 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bna.

Disarankan kepada hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus memperhatikan seluruh fakta hukum dan sumber hukum yang berkaitan dengan perkara, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan dan mencapai keseluruhan dari tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum.

The decision of the District Court Number 40/Pdt.G/2020/PN Bna is a ruling on a dispute concerning breach of contract related to an employment agreement and a scholarship. In its decision, the panel of judges of the District Court declined to adjudicate the case because, according to the judges' consideration, the dispute between the Plaintiff and the Defendant was a form of labor dispute between an employee and a superior, which falls under the jurisdiction of the Industrial Relations Court. The legal facts revealed that the Defendant's actions met the criteria for breach of contract as defined in Article 1243 of the Civil Code, in the form of failing to fulfill obligations, having been declared negligent, yet still not performing the terms of the scholarship agreement No. 014/K/YPNAD/VI/2015. This matter falls under the absolute jurisdiction of the District Court, not the Industrial Relations Court, as defined in Article 1, number 1 of Law No. 2 of 2004 on the Settlement of Industrial Relations Disputes. Furthermore, the origin of the dispute in this case stems from the agreement No. 014/K/YPNAD/VI/2015 regarding the financing of study, which does not fall within the scope of Article 52 of Law No. 13 of 2003 on Manpower. The purpose of this case study writing is to explain the reasons behind the judges' decision to decline adjudicating the case and to assess whether the District Court's decision aligns with the principles of justice and legal certainty. The research method used is normative juridical research, with an approach based on statutory regulations and case law. The data collection technique is through library research aimed at obtaining legal materials relevant to the problem formulation in this case study. The research results indicate that the District Court panel did not exercise due diligence in its decision, as it failed to consider the subject matter of the Plaintiff's claim in relation to the provisions of Article 1243 of the Civil Code. This contradicts the jurisprudence of the Supreme Court No. 1601 K/PID/1990 and the District Court Decision Number 26/Pdt.G/2019/PN Bna. It is recommended that judges, in making legal considerations, pay attention to all legal facts and sources of law related to the case, so as to avoid errors in rendering decisions and to achieve the full objectives of the law, which are justice and legal certainty.