Electronic Theses and Dissertation

Pemenang lelang yang beritikad baik harus dilindungi apabila di kemudian hari terjadi masalah terhadap objek lelang hak tanggungan. Pasal 11 ayat (2) huruf K Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa “Sehingga tidak ada alasan lagi bagi debitur untuk berkelit dan menolak pengosongan.” Kenyataannya masih dijumpai pembeli objek Hak Tanggungan melalui Lelang mengalami kesulitan untuk menguasai barang yang dibelinya karena debitur maupun pihak ketiga enggan mengosongkan objek lelang hak tanggungan secara sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, hambatan yang dihadapi dalam pelaksaanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tangggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan ekseukusi pengosongan objek lelang hak tanggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang lakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan yang dimulai dari pengajuan permohonan, Aanmaning (teguran) hingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Namun terdapat hambatan seperti pengerahan massa, kurangnya keberanian dan independensi petugas, petugas yang tidak professional, hambatan hukum dan celah regulasi, dan juga gugatan pembatalan lelang oleh debitur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan yaitu dengan Peningkatan Koordinasi antar Instansi, Penerapan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Petugas Eksekusi, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten serta Penguatan Dokumentasi dan Transparansi Proses Lelang.

Disarankan kepada pemerintah untuk mengatur secara khusus sanksi bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan eksekusi pengosongan. Kreditur harus memastikan informasi mengenai objek lelang bersifat transparan dan akurat. Bagi peserta lelang sebelum mengajukan penawaran, lakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap objek lelang, meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan, kondisi fisik, potensi permasalahan hukum, dan segala hal yang relevan.

Good faith auction winners must be protected if there are problems with the object of the mortgage auction in the future. Article 11 paragraph (2) letter K of the Mortgage Rights Law states that “So that there is no longer any reason for the debtor to argue and refuse to vacate.” In reality, it is still found that buyers of objects of Mortgage Rights through Auctions have difficulty controlling the goods they buy because debtors and third parties are reluctant to vacate the object of the mortgage auction voluntarily. This study aims to explain the procedure for implementing the execution of vacating the object of the mortgage auction in the Legal Area of the Banda Aceh District Court, the obstacles encountered in the implementation of the execution of vacating the object of the mortgage auction in the Legal Area of the Banda Aceh District Court, and efforts that can be made to overcome obstacles in the implementation of the execution of vacating the object of the mortgage auction in the Legal Area of the Banda Aceh District Court. This research uses empirical juridical research methods, namely research methods conducted to obtain primary data obtained through field research in the form of interviews and library research by studying laws and regulations and other legal materials related to this research. The data is analyzed using a qualitative approach. The results of the study explain the procedure for implementing the execution of vacating the object of the mortgage auction starting from the submission of the application, Aanmaning (warning) to the execution based on the determination of the court chairman. However, there are obstacles such as mass mobilization, lack of courage and independence of officers, unprofessional officers, legal obstacles and regulatory gaps, and also a lawsuit to cancel the auction by the debtor. Efforts that can be made to overcome obstacles in the implementation of the execution of vacating the object of a mortgage auction are by Increasing Coordination between Agencies, Implementing Legal Protection Mechanisms for Execution Officers, Firm and Consistent Law Enforcement and Strengthening Documentation and Transparency of the Auction Process. It is recommended for the government to specifically regulate sanctions for parties who obstruct the execution of vacating. Creditors must ensure that information about the auction object is transparent and accurate. For bidders before submitting a bid, conduct a comprehensive investigation of the auction object, including examination of ownership documents, physical conditions, potential legal issues, and all relevant matters.