Electronic Theses and Dissertation

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya prosedur tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh namun tindak pidana anak dengan kekerasan yang terus marak terjadi menyebabkan kendala dalam penerapan prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum yang digunakan pada Tindak Pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, kendala didalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana dengan Kekerasan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang digunakan pada tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam hal ini berfokus pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di ruang lingkup Kepolisian Resor Kota. Kendala dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terbagi dalam beberapa faktor yang beragam yaitu seperti keluarga yang kurang kooperatif, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya sumber daya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan adalah melakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap anak dan pengawasan dalam melakukan kegiatan kepada anak dan upaya represif dengan memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan efek jera kepada anak yang melakukan tindak pidana sampai memberikan luka berat atau menghilangkan nyawa seseorang.

Disarankan kepada penegak hukum perlunya suatu pembaruan yang harus dilakukan pihak Kepolisian khususnya efisiensi dalam pelaksanaan menanggulangi kenakalan remaja dan memberikan sosialisasi hukum terkait betapa pentingnya diversi tersebut dan kemudahan dalam proses administrasi baik untuk pelaku/keluarga.

Article 5 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System states that the juvenile criminal justice system is implemented in accordance with the provisions of laws and regulations. In practice, this procedure has been carried out by the Banda Aceh City Police, but the increasing occurrence of violent crimes committed by children has created challenges in applying the procedure to ensure it aligns with legal provisions. The purpose of this thesis is to explain the law enforcement used in cases of violent crimes committed by children, the obstacles in law enforcement related to violent crimes committed by children, and the efforts made to overcome these obstacles concerning children committing violent crimes. The research method used in this study is a juridical-empirical approach. The data used in this research is obtained from primary data in the form of interviews with respondents and informants, and secondary data from literature sources, including textbooks, theories, and regulations. The research findings show that the law enforcement used in cases of violent crimes committed by children is Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which focuses on the stages of investigation and inquiry conducted within the Banda Aceh City Police jurisdiction. The challenges in law enforcement against violent crimes committed by children are divided into several factors, such as uncooperative families, low legal awareness, and insufficient resources at the Banda Aceh City Police. Efforts to overcome the challenges in dealing with children committing violent crimes include preventive measures such as socialization, counseling, moral approaches to children, and supervision of activities for children, as well as repressive measures by imposing appropriate sanctions to create a deterrent effect on children who commit violent crimes, including causing serious injuries or taking someone's life. It is recommended that law enforcement authorities make necessary reforms, particularly the police in improving the efficiency of handling juvenile delinquency and providing legal education on the importance of diversion, as well as simplifying administrative processes for offenders and their families.