Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN HANDBODY DOSIS TINGGI TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengarang
Cut Zulhulaifa Alyanur - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Sanusi - 196212191989031004 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
2003101010200
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2025
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Pasal 4 huruf a UUPK mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa. Pasal 8 melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak memenuhi standar hukum. Namun, kasus penjualan handbody ilegal dosis tinggi dengan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon telah merugikan konsumen secara materiil dan immateriil.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk pelanggaran perlindungan konsumen terhadap penjualan handbody dosis tinggi tanpa izin edar BPOM, menjelaskan pemenuhan hak konsumen terhadap penjualan handbody dosis tinggi tanpa izin edar BPOM, dan menjelaskan penegakan hukum terhadap penjualan handbody dosis tinggi tanpa izin edar BPOM.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta bahan hukum dan bahan nonhukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, KBBI, dan melakukan wawancara guna mengkaji putusan pengadilan dan penerapannya dalam perlindungan konsumen terhadap handbody dosis tinggi yang beredar dan dijual secara bebas tanpa izin edar BPOM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran perlindungan konsumen adalah penjualan handbody dosis tinggi notifikasi BPOM, mengandung bahan berbahaya dan pencantuman informasi yang tidak jelas atau menyesatkan. Terdapat beberapa hak konsumen yang diabaikan ialah hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen, hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau kerugian. Pemenuhan hak konsumen dilakukan melalui pengawasan oleh BPOM baik pengawasan pre market maupun pengawasan post market serta penjualan secara online. Penegakan hukum terhadap penjualan handbody dosis tinggi tanpa notifikasi BPOM dilakukan pengenaan sanksi pidana dikarenakan melanggar UUPK dan UU Kesehatan.
Oleh karena itu disarankan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap penjualan handbody dosis tinggi tanpa notifikasi BPOM. Kepada konsumen disarankan untuk meningkatkan edukasi agar terhindar dari produk yang membahayakan konsumen. Kepada pelaku usaha diharapkan untuk berperan aktif dengan lebih memperhatikan aspek legalitas dan keamanan atas produk yang dipasarkan.
Article 4 letter a of UUPK regulates consumer rights to comfort, security, and safety in using goods/services. Article 8 prohibits business actors from selling goods that do not meet legal standards. However, cases of illegal sales of high-dose handbody with hazardous materials such as mercury and hydroquinone have harmed consumers materially and immaterially. The purpose of writing this thesis is to explain the form of violation of consumer protection against the sale of high-dose handbody without a BPOM distribution permit, explain the fulfillment of consumer rights against the sale of high-dose handbody without a BPOM distribution permit, and explain law enforcement against the sale of high-dose handbody without a BPOM distribution permit. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach as well as legal and non-legal materials in the form of laws and regulations, books, journals, KBBI, and conducting interviews to study court decisions and their application in consumer protection against high-dose handbody that is freely circulated and sold without a BPOM distribution permit. The results of the study indicate that the form of violation of consumer protection is the sale of high-dose handbody products without BPOM notification, containing hazardous materials and the inclusion of unclear or misleading information. There are several consumer rights that are ignored, namely the right to consumer comfort and safety, the right to obtain correct and clear information and the right to receive compensation or losses. Fulfillment of consumer rights is carried out through supervision by BPOM, both pre-market supervision and post-market supervision as well as online sales. Law enforcement against the sale of high-dose handbody products without BPOM notification is carried out by imposing criminal sanctions because it violates the UUPK and the Health Law. Therefore, it is recommended that the Food and Drug Supervisory Agency and related agencies increase supervision of the sale of high-dose handbody products without BPOM notification. Consumers are advised to increase education to avoid products that endanger consumers. Business actors are expected to play an active role by paying more attention to the legality and safety aspects of the products being marketed.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (SUATU PENELITIAN DI BANDA ACEH) (Elmalia Zahara, 2024)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM (SAHDA MUSYARRI, 2023)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI BANDA ACEH RN(SUATU PENELITIAN DI BALAI BESAR POM ACEH) (YOHANNA HANIRA, 2022)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (NAYARA SALSABILA, 2021)
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR TANPA IZIN EDAR DI KOTA BANDA ACEH (MUHAMMAD HAIKAL, 2017)