Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Permasalahan pelayanan publik di sektor pendidikan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terkait transparansi, aksesibilitas, dan pembiayaan yang adil masih menghadapi tantangan. Salah satu isu utama adalah pungutan dana perpisahan dan wisuda yang membebani orang tua, meskipun sudah ada peraturan yang melarangnya. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten, menyebabkan protes dari masyarakat dan indikasi maladministrasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Ombudsman Aceh serta kendala yang dihadapinya dalam menangani maladministrasi di sektor pendidikan Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi indikator pengawasan oleh Miftakhulhuda dan Elvianita (2018) yaitu ukuran atau standar pekerjaan, penilaian terhadap pelaksanaan tugas, serta upaya perbaikan atas penyimpangan yang terdeteksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman menemukan praktik maladministrasi dalam pelayanan pendidikan di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini ombudsman telah melakukan pengawasan. Seperti indikator menetapkan ukuran atau standar pekerjaan, Ombudsman telah menerapkan standar yang mencakup penerimaan, verifikasi laporan, dan pemeriksaan. Lalu, pada indikator penilaian terhadap pelaksanaan tugas, Ombudsman menerapkan mekanisme pelaporan yang responsif dan sistem pengawasan yang melibatkan koreksi petunjuk teknis (juknis), evaluasi, serta pemberian rekomendasi. Kemudian indikator upaya perbaikan atas penyimpangan yang terdeteksi, Ombudsman melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan. Dinas Pendidikan, menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Ombudsman dalam melakukan pengawasan di Kota Banda Aceh menghadapi hambatan, seperti luasnya wilayah Aceh, keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas. Hambatan ini menyebabkan operasional dan penanganan laporan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, disarankan adanya kolaborasi antara Ombudsman Aceh dan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut, serta peningkatan pelatihan dan kerja sama antara sekolah dan Ombudsman.

Kata Kunci : Ombudsman Aceh, Penyelenggaraan Pendidikan, Maladministrasi

ABSTRACT The issues of public service in the education sector of Banda Aceh City, Aceh Province, related to transparency, accessibility, and fair financing still face challenges. One of the main issues is the collection of farewell and graduation fees that burden parents, despite regulations prohibiting them. However, the implementation on the ground is often inconsistent, leading to protests from the community and indications of maladministration. This research aims to describe and analyze the Oversight of the Aceh Ombudsman and the challenges it faces in addressing maladministration in the Banda Aceh education sector. This research method uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques. Data were collected through observation and interviews. The theory used in this research adopts the supervision indicators by Miftakhulhuda and Elvianita (2018), namely job size or standards, assessment of task execution, and corrective efforts for detected deviations. The research results show that the Ombudsman found maladministration practices in educational services in Banda Aceh City. In this case, the ombudsman has conducted oversight. As an indicator of setting work measures or standards, the Ombudsman has implemented standards that include the acceptance, verification of reports, and inspections. Then, on the performance evaluation indicator, the Ombudsman implements a responsive reporting mechanism and a supervision system that involves correcting technical guidelines (juknis), evaluation, and providing recommendations. Then, as an indicator of corrective efforts for detected deviations, the Ombudsman coordinates with the education office. The Education Office is a key player in creating a quality education system. The Ombudsman, in conducting oversight in Banda Aceh City, faces obstacles such as the vast area of Aceh, limited human resources, and a constrained budget. These obstacles result in less than optimal operations and handling of reports. Therefore, it is recommended that there be collaboration between the Aceh Ombudsman and the government to address these obstacles, as well as an increase in training and cooperation between schools and Ombudsman. Keywords: Aceh Ombudsman, Education Administration, Maladministration