Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RISMAWATI, S.H., M.Hum.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Pelaku usaha dilarang
memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan
informasi dan label bahasa Indonesia. Permenkes Nomor 246/Menkes/Per/V/1990
Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional.
Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa penandaan yang tercantum pada pembungkus
harus berisi informasi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin.
Namun kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran oleh pelaku
usaha obat tradisional tanpa berlabel bahasa Indonesia di Kota Banda Aceh.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku
usaha atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label berbahasa Indonesia
yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, upaya hukum dari konsumen yang
dirugikan akibat tidak dicantumkannya label berbahasa Indonesia, dan sanksi
terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk obat tradisional tanpa label
berbahasa Indonesia.
Untuk memperoleh data dan bahan mengenai permasalahan yang dibahas
dilakukan penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung
dan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, melakukan penelitian kepustakaan
yaitu untuk memperoleh bahan melalui sumber bacaan atau bahan tertulis sebagai
acuan yang bersifat teoritis ilmiah.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha
atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label berbahasa Indonesia yang
mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengalami alergi pada wajah yaitu
ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan
biaya akomodasi bagi konsumen tersebut. Upaya hukum dari konsumen pada kasus
beredarnya produk obat tradisional tanpa label bahasa Indonesia adalah penyelesaian
sengketa secara mediasi oleh YaPKA dengan memutuskan permasalahan atas komplain
konsumen yang dirugikan. Sanksi kepada pelaku usaha akibat mengedarkan obat
tradisional yang tidak mencantumkan label berbahasa indonesia yakni sanksi
berupa teguran secara lisan, teguran tulisan, dan penyitaan barang dagangan .
Disarankan kepada pelaku usaha, dalam menjalankan usahanya mentaati
segala aturan yang berlaku, Kepada YaPKA dan BPOM Banda Aceh, agar sering
melakukan pengawasan lapangan atas beredarnya obat tradisional tanpa label
berbahasa Indonesia, hal ini perlu dilakukan untuk menghidari terjadinya obat
tradisional tidak beredar secara meluas di Banda Aceh.
PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT
TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK
MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA
INDONESIA PADA KEMASANNYA. (Suatu
Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(v, 57).,pp.,tbl.,bibl.app.
MUHAMMAD IRFAN.
2015

Tidak Tersedia Deskripsi