Electronic Theses and Dissertation

Perlindungan pekerja/buruh dalam likuidasi bank di atur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu Bank yang telah mengalami likuidasi adalah Bank BPR Aceh Utara. Penyelesaian pemenuhan hak pekerja/buruh yang telah dilikuidasi mengacu pada Pasal 95 ayat (4) UUK yaitu dalam hal Perusahaan dinyatakan dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Dalam praktik pemenuhan hak pekerja/buruh tersebut ada yng berakhir baik dan ada pula yang menimbulkan sengketa sampai ke Tingkat pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan pekerja/buruh pada likuidasi PT Bank BPR Aceh Utara, menjelaskan proses pemenuhan hak pekerja/buruh pada likuidasi PT Bank BPR Aceh Utara dengan perbandingan pada PT Bank BPRS Hareukat ke dalam Putusan Pengadilan dan untuk mengetahui pandangan pekerja/buruh dan pihak terkait tentang pemenuhan hak-haknya pada likuidasi PT Bank BPR Aceh Utara.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan melakukan studi kepustakaan serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Data penelitian didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, dan penelitian yang mengacu pada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini membahas perlindungan pekerja dalam likuidasi bank, yang dilakukan melalui pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Studi kasus pada PT Bank BPR Aceh Utara menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak pekerja dapat diselesaikan secara non-litigasi dengan kelancaran, di bawah pengelolaan tim likuidasi OJK. Berbeda dengan kasus PT BPR Hareukat, yang menghadapi sengketa hingga jalur litigasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya manajemen likuidasi yang sesuai regulasi untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara efektif.

Disarankan untuk mencegah terjadinya likuidasi serupa di masa depan, Lembaga keungan di Aceh, termasuk BPR, perlu lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang di atur dalam UUK serta Implementasi sistem syariah harus dipercepat untuk memastikan kelangsungan operasional bank dan menghindari sanksi likuidasi.

Worker protection in bank liquidation is regulated by Law Number 13 of 2003 on Manpower. One of the banks that has undergone liquidation is Bank BPR Aceh Utara. The settlement of workers' rights in a liquidated company refers to Article 95 paragraph (4) of the Manpower Law, which states that when a company is declared liquidated based on applicable laws and regulations, wages and other workers' rights are considered debts to be paid first. In practice, the fulfillment of workers' rights can have positive outcomes, but it can also lead to disputes that reach the court level. This research aims to identify and explain the forms of worker protection in the liquidation of PT Bank BPR Aceh Utara, to explain the process of fulfilling workers' rights in the liquidation of PT Bank BPR Aceh Utara with a comparison to PT Bank BPRS Hareukat's case in the Court Decision, and to understand the views of workers and relevant parties regarding the fulfillment of their rights in the liquidation of PT Bank BPR Aceh Utara. The research uses both normative legal and empirical legal methods, conducting literature studies and field research through interviews with sources. The research data is based on primary and secondary legal materials and refers to applicable laws and regulations. The results of this study discuss worker protection in bank liquidation, which is carried out by providing compensation in the form of severance pay, long service awards, and compensation for rights in accordance with the Manpower Law. The case study of PT Bank BPR Aceh Utara shows that the process of fulfilling workers' rights can be resolved through non-litigation processes smoothly under the management of the OJK liquidation team. In contrast, the case of PT BPR Hareukat faced disputes leading to litigation. The findings highlight the importance of liquidation management in accordance with regulations to ensure the effective fulfillment of workers' rights. To prevent similar liquidations in the future, financial institutions in Aceh, including BPRs, need to pay more attention to and comply with the provisions outlined in the Manpower Law. Additionally, the implementation of the Sharia system should be expedited to ensure the continuity of bank operations and avoid liquidation sanctions.