Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI KOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR: 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)

Putri Lela Khamisna*
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.**
Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum***

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan keabsahan setiap proses peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, terungkap adanya kelalaian oleh PPAT yang berdampak pada pelanggaran hukum terkait peralihan hak atas tanah. Kelalaian tersebut meliputi pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai, kurangnya verifikasi kehadiran para pihak yang terlibat, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini menyoroti pentingnya profesionalisme dan kepatuhan PPAT terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum dalam setiap proses peralihan hak atas tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap peralihan harta yang belum dibagi pasca perceraian yang tidak sesuai prosedur serta akibat hukum dari harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa seorang mantan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan dari mantan istrinya, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah, tidak sepenuhnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari kurangnya verifikasi terhadap kehadiran dan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Padahal, kewenangan dan tanggung jawab PPAT telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang mewajibkan PPAT untuk menjalankan tugasnya secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disarankan untuk senantiasa memperhatikan dan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan profesional guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) perlu memainkan peran aktif dalam mendorong anggotanya untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan. IPPAT diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mendukung penegakan hukum melalui penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, pemberian pendampingan, dan edukasi hukum kepada anggotanya, sehingga tugas PPAT dapat dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci: Tanggung jawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Harta Bersama, Perceraian.

ABSTRACT RESPONSIBILITY OF LAND DEED OFFICIALS FOR THE TRANSFER OF JOINT PROPERTY POST-DIVORCE IN BANDA ACEH CITY (A STUDY OF THE DECISION OF BANDA ACEH SHARIA COURT NUMBER: 185/Pdt.G/2021/MS.Bna) Putri Lela Khamisna* Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.** Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum*** The Land Deed Officials (PPAT) play a crucial role in ensuring the legality and validity of every process of transferring land rights, as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997. However, in the decision of the Banda Aceh Sharia Court Number 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, negligence by the PPAT was revealed, which led to legal violations concerning the transfer of land rights. Such negligence includes improper execution of authority, inadequate verification of the presence of involved parties, and non-compliance with applicable legal procedures. This case highlights the importance of professionalism and adherence to established regulations by the PPAT to safeguard the validity and legal certainty of every land rights transfer process. This study aims to examine and analyze the responsibilities of the PPAT regarding the transfer of undivided joint property post-divorce that does not comply with procedures, as well as the legal consequences of undivided joint property after divorce. The research employs a normative legal method (juridical-normative) based on statutory regulations and related literature. The analysis used in this study is qualitative. The findings reveal that a former husband sold joint property without the consent of his former wife, constituting a violation of legal provisions concerning the distribution of joint property. The study also uncovered that the PPAT, as the authorized party for drafting land rights transfer deeds, did not fully comply with applicable legal procedures. This is evident in the lack of verification regarding the presence and consent of all parties involved in the transaction. The responsibilities and authorities of the PPAT are clearly outlined in Government Regulation Number 24 of 1997 and Government Regulation Number 37 of 1998, which require the PPAT to perform their duties transparently, fairly, and in accordance with statutory regulations to ensure legal certainty and justice for all parties. Land Deed Officials (PPAT) are advised to consistently observe and strengthen the principle of prudence in carrying out their duties and to enhance the quality of professional services to ensure compliance with applicable laws and regulations. Additionally, the Association of Land Deed Officials (IPPAT) must play an active role in encouraging its members to consistently adhere to the law. IPPAT is expected to support law enforcement through the implementation of competency development programs, legal assistance, and legal education for its members, enabling the PPAT to perform their duties professionally, with integrity, and in adherence to the principle of prudence. Keywords: Responsibility, Land Deed Official, Joint Property, Divorce.