Electronic Theses and Dissertation

Fenomena penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur di Banda Aceh menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum efektif. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan perlindungan hak anak namun kerap dianggap memberikan celah bagi anak pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum. Masalah ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi anak, sehingga perilaku menyimpang dapat dicegah di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang mampu meningkatkan kesadaran hukum anak pelaku penganiayaan, serta menjelaskan pembinaan bagi anak pelaku penganiayaan yang dapat mencegah terulangnya perbuatan tindak pidana.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, yang mengamati bagaimana norma hukum diterapkan dalam masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara lapangan dan kajian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pembinaan terhadap anak pelaku penganiayaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan partisipatif, yang fokus pada pemulihan, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta peningkatan kesadaran hukum. Melalui mekanisme diversi, anak diberi kesempatan untuk memahami kesalahannya. Anak yang tidak berhasil dalam diversi akan menjalani Pembinaan lebih lanjut di LPKA untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab.

Aparat penegak hukum disarankan untuk terus mengedepankan prinsip UU SPPA dengan pendekatan rehabilitatif bagi anak pelaku penganiayaan. Dukungan keluarga dan masyarakat penting untuk menghindari stigma negatif dan mendukung pemulihan. Edukasi masyarakat tentang mekanisme diversi juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat membantu anak kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik bertanggung jawab.

The phenomenon of abuse involving minors in Banda Aceh has become a serious issue that requires effective legal measures. Law enforcement for child perpetrators of abuse is regulated by Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes the protection of children's rights but is often perceived as providing loopholes for child perpetrators to evade legal consequences. This issue highlights the need for law enforcement that fosters legal awareness among children, thereby preventing deviant behavior in the future. This study aims to analyze law enforcement efforts that can enhance the legal awareness of child perpetrators of abuse and to explain rehabilitation measures for child perpetrators that can prevent the recurrence of criminal acts. The method used is an empirical juridical approach with a descriptive method, observing how legal norms are implemented in society, particularly within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. Data collection was carried out through field interviews and literature studies. The study's results indicate that law enforcement and rehabilitation of child perpetrators of abuse in the Banda Aceh District Court employ educational, rehabilitative, and participatory approaches, focusing on recovery, preventing recidivism, and increasing legal awareness. Through the diversion mechanism, children are given the opportunity to understand their mistakes. Those who fail in diversion undergo further rehabilitation at juvenile correctional institutions (LPKA) to prevent recidivism and prepare them to become responsible individuals. Law enforcement officials are advised to continue prioritizing the principles of UU SPPA with a rehabilitative approach for child perpetrators of abuse. Family and community support is crucial to avoiding negative stigma and supporting recovery. Public education about the diversion mechanism also needs to be improved so that the community can assist children in reintegrating into society with better and more responsible behavior.