Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS PERAN DPMK ACEH TENGAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Pengarang
Fitri Araini - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Muliawati - 199205242017012101 - Dosen Pembimbing I
Khalisni - 199205302021021101 - Dosen Pembimbing II
Maghfira Faraidiany - 199402262022032017 - Penguji
Aminah - 199211142019032015 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1910103010026
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik., 2025
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
DPMK ialah salah satu bagian yang berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, DPMK memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung, serta pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan oleh setiap pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus berperan besar dalam memberdayakan pemerintah kampung dan masyarakatnya. Kapasitas aparatur kampung adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi, layanan publik, dan pembangunan desa. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam peningkatan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Aceh Tengah, dan hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi dari Edward dan Emerson, terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan memberikan pelatihan, menjadi mediator pendorong dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh ke setiap Kampung. Adapun kendala yang dihadapi ada tiga yaitu, fasilitas yang tidak memadai, anggaran yang tidak memadai, SDM aparatur kampung yang belum memadai, sering terjadi pergantian aparatur kampung. Saran dari penulis diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparatur kampung karena masih banyak aparatur kampung yang belum menerapkan perannya dengan baik.
Kata Kunci : Peran, DPMK Aceh Tengah, Kapasitas, Aparatur
ABSRTACT DPMK is one part that plays a role in increasing the capacity of village officials. DPMK has the duties and functions of formulating technical policies for managing community and village government empowerment, as well as coaching and implementing tasks in the field of community and village government empowerment. Community empowerment is absolutely carried out by every local government, especially the Community and Village Empowerment Service, which must play a major role in empowering village governments and their communities. The capacity of village officials is the ability, knowledge and skills of village officials in managing administration, public services and village development. The aim of this research is to determine and describe the role of the Community and Village Empowerment Service in increasing the capacity of village officials in Central Aceh Regency, and the obstacles faced by the Central Aceh Regency Community and Village Empowerment Service. The theory used in this research is the Implementation theory from Edward and Emerson, there are four critical variables in the implementation of public policies or programs, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic structure, these variables are related to each other to achieve policy implementation goals regulation. The results of this research show that the Central Aceh Regency Community and Village Empowerment Service has carried out its obligations, namely by providing training, being a driving mediator in efforts to increase the capacity of village officials, as well as carrying out comprehensive monitoring and evaluation in each village. There are three obstacles faced, namely, inadequate facilities, inadequate budget, inadequate human resources for village officials, and frequent changes in village officials. It is hoped that the author's advice will be that the Community and Village Empowerment Service can increase supervision of the performance of village officials because there are still many village officials who have not implemented their roles well. Keywords: Role, Central Aceh DPMK, Capacity, Apparatus
PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI DESA BIES RNPENENTANAN KABUPATEN ACEH TENGAH (MUHAMMAD AMIN, 2015)
PERUBAHAN FUNGSI PERAN PEMAIN TARI SILAT GELOMBANG DI DESA KAMPUNG AIE KECAMATAN SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE (Nurul Aine. T, 2025)
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS SERTIFIKAT TANAH DI KAMPUNG JALUK KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH (Cut Diana, 2018)
PERAN A.R MOESE DALAM PERKEMBANGAN KESENIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH (JONA ERWENTA, 2016)
PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME APARATUR TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH TENGAH (ASISKA ITAWARI, 2017)