Electronic Theses and Dissertation

Wilayah Aceh Tengah sendiri memiliki kawasan hutan lindung pada Kecamatan Linge, Kecamatan Bintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Silihnara, Kecamatan pegasing, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan kecamatan Lut Tawar. Kawasan hutan lindung memang selalu menjadi kawasan rawan konflik dikarenakan pengelolaan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan selalu memiliki tumpang tindih hal ini membuat terjadinya konflik ekologi politik. Konflik ekologi politik terjadi ketika aturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi wilayah tertentu dan masyarakat atau pemerintah memiliki kepentingan sendiri dalam pemanfaaatan dan pengelolaan hutan lindung itu sendiri, penanganan konflik dikawasan hutan lindung di di kawasan hutan lindung Bur Telege masih mengikuti Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik ekologi politik yang terjadi di kawasan hutan lindung Bur Telege dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Aceh Tengah dalam menangani konflik ekologi politik pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan lindung Bur Telege. Penelitian ini memiliki landasan teoritis ekologi politik. Metode yang di gunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi.Konflik yang terjadi dikawasan hutan lindung Bur Telege merupakan konflik vertikal yang mana konflik yang terjadi antara masyarakat di kawasan hutan lindung Bur Telege dengan Pemerintah daerah Aceh Tengah dan Pendapatan masyarakat desa Hakim Bale Bujang masih sangat bergantung dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan lindung Bur Telege.

Kata Kunci : Konflik Ekologi, Sumber Daya Alam, Kebijakan

The Central Aceh region itself has of protected forest areas in Linge sub-district, Bintang sub-district, Jagong Jeget sub-district, Silihnara sub-district, Pegasing sub-district, Kebayakan sub-district, Ketol sub-district, Celala sub-district, Rusip Antara sub-district, Atu Lintang sub-district and Lut Tawar sub-district. Protected forests are always conflict-prone areas because the management of protected forest areas and their use always overlap, this creates political ecological conflicts. Political ecological conflict occurs when the rules made are not in accordance with the conditions of a particular area and the community or government has its own interests in the use and management of the protected forest itself. Handling conflicts in the protected forest area in the Bur Telege protected forest area still follows Governor Regulation No. 10 of 2017 This research aims to find out how political ecological conflicts occur in the Bur Telege protected forest area and to find out what the Central Aceh regional government's policies are in dealing with political ecological conflicts over the use of natural resources in the Bur Telege protected forest area. This research has a theoretical basis in political ecology. The method used is qualitative research. The primary data collection technique is through direct interviews with informants, while secondary data is through documentation. The conflict that occurred in the Bur Telege protected forest area is a vertical conflict where the conflict occurred between the community in the Bur Telege protected forest area and the Central Aceh regional government and the income of the Hakim village community. Bale Bujang is still very dependent on the use of natural resources in the Bur Telege protected forest area. Keywords : Conflict Ecology, Natural Resources, Policy