Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS DISKRIMINASI TERHADAP PEMENUHAN HAK- HAK SIPIL PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LAGUBOTI, KABUPATEN TOBA, SUMATERA UTARA)
Pengarang
Hafizul Fithrah P. Siregar - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Maghfira Faraidiany - 199402262022032017 - Dosen Pembimbing I
Faradilla Fadlia - 198410012014042001 - Penguji
Effendi Hasan - 197510012009121005 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2010103010003
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : FISIP Politik., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang memiliki kekayaan budaya dan
keberagaman agama dan kepercayaan di dalamnya. Terdapat sebuah keunikan
yang ada di Sumatera Utara yaitu adanya eksistensi Penghayat Aliran
Kepercayaan Parmalim yang memiliki pusat tepatnya di Desa Pardomuan Nauli,
Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Parmalim adalah sebuah sistem
kepercayaan asli orang Batak yang memiliki nilai-nilai kebudayaan luhur yang
masih eksis hingga saat ini. Namun dibalik itu semua, kepercayaan Parmalim saat
ini memiliki tantangan terhadap hak-hak sipil dan sosialnya oleh masyarakat yang
beragama mayoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam
pemenuhan hak-hak sipil terhadap penganut penghayat aliran kepercayaan dan
untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dan hambatan yang telah dilakukan
oleh pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap penghayat aliran
kepercayaan Parmalim. Penelitian ini menggunakan teori politik identitas menurut
Stuart Hall tentang perjuangan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan
untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan dalam kehidupan bersosial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara mendalam. Responden utama adalah anggota komunitas
Parmalim dan stakeholders terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
dominasi budaya mainstream dan agama- agama resmi yang belum sepenuhnya
mengakomodasi eksistensi agama-agama lokal seperti Parmalim serta kurangnya
pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang telah
mengakomodasi hak- hak penghayat kepercayaan, seperti Permendikbud No. 27
Tahun 2016. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
sosialisasi dan edukasi publik terkait regulasi perlindungan hak penghayat
kepercayaan
Kata Kunci : Diskriminasi, Parmalim, Hak Sipil, Politik Identitas
ABSTRACT North Sumatra is a province that has a rich culture and diversity of religions and beliefs in it. There is a uniqueness in North Sumatra, namely the existence of the Pilgrims of the Parmalim Faith Belief which has a center precisely in Pardomuan Nauli Village, Laguboti District, Toba Regency. Parmalim is an original belief system of the Batak people that has noble cultural values that still exist today. But behind it all, Parmalim's beliefs currently have challenges to their civil and social rights by the majority religious community. The purpose of this study is to find out and explain the factors that cause discrimination in the fulfillment of civil rights against adherents of the Parmalim faith and to find out and explain the efforts and obstacles that have been made by the government in overcoming discrimination against adherents of the Parmalim faith. This research uses the theory of identity politics according to Stuart Hall about the struggle of groups that have interests to gain recognition and justice in social life. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews. The main respondents were members of the Parmalim community and related stakeholders. The results of this study show the dominance of mainstream culture and official religions that have not fully accommodated the existence of local religions such as Parmalim as well as a lack of understanding and socialization of laws and regulations that have accommodated the rights of believers, such as Permendikbud No. 27 of 2016. Therefore, the government is expected to increase socialization and public education related to regulations on the protection of the rights of believers Keywords: Discrimination, Parmalim, Civil Rights, Identity Politics
MAKNA PENYAJIAN MUSIK GONDANG PADA PROSESI KEMATIAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA (TRIA OCKTARIZKA, 2015)
PROSES AKULTURASI ANTARA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT SUKU PAKPAK PADA PERKAWINAN DI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA (Hamzah F Padang, 2018)
RAGAM JENIS DAN FUNGSI KAIN TENUN ULOS BATAK TOBA DI DESA PINTU BATU KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA SAMOSIR (Tiurma, 2020)
ANALISIS PERBANDINGAN PROFIT MARGIN PEDAGANG BESAR LAMBARO DARI KENTANG ASAL PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI KABUPATEN ACEH BESAR (Ayu Arisa, 2020)
ANALISIS KELAYAKAN USAHA PERKEUNAN GAHARU (AQUILARIA MALACCENSIS) DI DESA TEUPIN RUSEP KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA (STUDI KASUS : CV. GAHARU ACEH LESTARI) (Novandri, 2020)