Electronic Theses and Dissertation

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli)
Ifatanisa*
Rizanizarli**
Efendi***
ABSTRAK
Penerapan diversi terhadap anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Hukum Jinayat. Dalam konteks Qanun Jinayat, jarimah zina memiliki sanksi yang tegas, namun penerapan diversi dapat memberikan solusi yang lebih humanis. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tidak ada aturan tersendiri mengenai cara menangani jarimah zina yang dilakukan oleh anak. Namun Pasal 66 Qanun Aceh menyebutkan bahwa aturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan diversi terhadap jarimah zina yang dilakukan oleh anak, menganalisis dan menjelaskan kendala dan hambatan dalam penerapan diversi terhadap jarimah zina yang dilakukan oleh anak, menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah terhadap kendala dan hambatan yang terjadi dalam penerapan diversi terhadap jarimah zina yang dilakukan oleh anak.
Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu data diperoleh dari penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bukut teks, dan jurnal, sedangkan penelitian lapangan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden beserta informan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Sigli melakukan upaya diversi terhadap perkara jarimah zina yang dilakukan oleh anak dengan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak dan memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan kepada Penuntut Umum dengan menimbang bahwa, oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyaratakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun. Mahkamah Syar’iyah Sigli menghadapi berbagai hambatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan jarimah zina baik itu hambatan yang berasal dari luar (faktor eksternal) maupun hambatan yang berasal dari dalam institusi Mahkamah Syar’iyah itu sendiri (faktor internal). Adapun berbagai faktor tersebut, antara lain: kendala dalam mendapatkan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berhadapan dengan hukum, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan proses diversi, sering terjadi pemahaman yang berbeda-beda dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di antara para penegak hukum, kerjasama antara penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan, kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang diversi, terbatasnya regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah terhadap kendala dan hambatan dalam penerapan diversi perlu adanya pengembangan pedoman dan regulasi diversi, peningkatan kapasitas dan pelatihan petugas, penanganan stigma sosial dan edukasi masyarakat, penguatan dukungan keluarga, koordinasi antar lembaga dan instansi, pengembangan program diversi yang fleksibel, penanganan masalah dan perlindungan anak dan penerapan kebijakan ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana zina oleh anak-anak.
Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas terkait diversi dalam Qanun Jinayat untuk memastikan perlindungan hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam mendukung proses rehabilitas anak yang terlibat dalam jarimah zina. Disarankan agar Pemerintah Aceh merancang aturan khusus mengenai ketentuan hukuman terhadap jarimah zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kata Kunci: Diversi, Jarimah Zina, Qanun Jinayat

THE APPLICATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN WHO COMMIT ADULTERY IS REVIEWED ACCORDING TO QANUN JINAYAT (A Research in the Legal Area of the Sigli Syar'iyah Court) Ifatanisa* Rizanizarli** Efendi*** ABSTRACT The application of diversion to children is defined in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Aceh Qanun Number 6 of 2012 concerning Jinayat Law. In the context of Qanun Jinayat, fornication has strict sanctions, but the application of diversion can provide a more humane solution. In Aceh Qanun Number 6 of 2014, there are no separate regulations regarding how to handle adultery committed by children. However, Article 66 of the Aceh Qanun states that the rules in the Juvenile Criminal Justice System Act serve as guidelines for investigating criminal acts committed by children. This research aims to analyze and explain the application of diversion towards adultery cases committed by children, analyze and explain the obstacles and obstacles in implementing diversion towards adultery cases committed by children, analyze and explain the efforts made by the Syar'iyah Court towards the obstacles and constraints occurs in the implementation of diversion against adultery committed by children. This research uses a juridical-empirical research method with a qualitative approach, namely data obtained from library research using secondary data obtained from statutory regulations, text books and journals, while field research uses primary data obtained from direct interviews with respondents and informants. related to this research. The results of the research show that the Sigli Syar'iyah Court made an effort to divert the adultery case committed by a child by stopping the process of examining the child's case and ordering the Registrar to send a copy of the decision to the Public Prosecutor considering that, because it was based on the Community Counselor's Report, the examination process The child's case must be stopped. By paying attention to the provisions of Article 12 paragraph (3), paragraph (4) and paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 59 of Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet Aged 12 (twelve) years. The Sigli Syar'iyah Court faces various obstacles in implementing diversion against children who commit adultery, both obstacles originating from outside (external factors) and obstacles originating from within the Syar'iyah Court institution itself (internal factors). These various factors include: obstacles in obtaining an agreement between the victim and the child in conflict with the law, limited adequate facilities and infrastructure in implementing the diversion process, there are often different understandings in the process of handling children in conflict with the law in between law enforcers, cooperation between public prosecutors and community counselors, lack of understanding of the general public about diversion, limited regulations regarding supervision of the implementation of the results of diversion agreements. The efforts made by the Syar'iyah Court to address obstacles and obstacles in the implementation of diversion require the development of diversion guidelines and regulations, increasing the capacity and training of officers, handling social stigma and educating the public, strengthening family support, coordinating between institutions and agencies, developing diversion programs. Flexibility, handling problems and protecting children and implementing strict policies are needed to prevent the crime of adultery by children. The conclusion of this research recommends the need for clear regulations regarding diversion in the Qanun Jinayat to ensure the protection of children's rights, as well as the importance of the role of society in supporting the rehabilitation process of children involved in judimah zina. It is recommended that the Aceh Government draft special regulations regarding the provisions for punishment for adultery committed by minors. Keywords: Diversion, Jarimah Zina, Qanun Jinayat