Electronic Theses and Dissertation

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain. Pada pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan putusan tentang perkara narkotika yang berisikan penyitaan dan perampasan oleh negara terhadap barang bukti milik pihak ketiga yang menyebabkan kerugian pihak ketiga di dalam perkara tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti milik pihak ketiga oleh negara dalam tindak pidana pengedaran narkotika dan menjelaskan upaya hukum pihak ketiga terhadap barang yang dirampas oleh negara dalam tindak pidana pengedaran narkotika.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk mendapatkan penelitian, data yang digunakan dengan penelitian perpustakan berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap perampasan pihak barang bukti milik pihak ketiga dengan melihat faktor seperti keterlibatan atau ketidakterlibatan pihak ketiga dalam tindak pidana, kepemilikan dan legalitas barang bukti, niat baik pihak ketiga, kaitan barang bukti dengan tindak pidana dan putusan pengadilan yang mengikat. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara adalah upaya keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan.
Disarankan kepada penyidik agar lebih berhati-hati dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas bagi hakim dalam memutus perkara terkait kriteria barang bukti milik pihak ketiga yang dirampas dan yang dikembalikan, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak yang terlibatdan kepada pihak ketiga memiliki etikad baik dalam dalam membuktikan barang tersebut yang merupakan barang kepemilikanya, agar dapat mempermudah di Persidangan dan tidak tidak ada yang dirugikan dalam tindak pidana ini.

Article 46 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code explains that if a case has been decided, then the object subject to confiscation is returned to the party or to those mentioned in the decision, unless according to the judge's decision the object is confiscated for the state, to be destroyed or to be damaged until it can no longer be used or if the object is still needed as evidence in another trial. In the Banda Aceh District Court, there are still decisions found regarding narcotics cases that contain confiscation and seizure by the state of evidence belonging to a third party that causes losses to the third party in the case. The purpose of writing this thesis is to explain the judge's considerations in the confiscation of evidence belonging to a third party by the state in the crime of narcotics distribution and to explain the legal efforts of third parties against goods confiscated by the state in the crime of narcotics distribution. The research method in this study is empirical juridical. To obtain research, the data used with library research in the form of library literature, including textbooks, theories, laws and regulations. Meanwhile, field research was conducted by interviewing respondents and informants. The results of the study indicate that the judge's consideration of the confiscation of third party evidence by looking at factors such as the involvement or non-involvement of the third party in the crime, ownership and legality of the evidence, the goodwill of the third party, the relationship of the evidence to the crime and the binding court decision. Efforts that can be made by a third party whose goods are confiscated by the state are objections within 14 (fourteen) days after the verdict. It is recommended that investigators be more careful and professional in carrying out their duties for judges in deciding cases related to the criteria for confiscated and returned third party evidence, so that the decisions taken can reflect legal certainty without ignoring justice for all parties involved and to third parties have good intentions in proving the goods which are their property, so that it can make it easier in the trial and no one is harmed in this crime.