Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Tetapi kenyataannya masih sering dijumpai pengusaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat fotokopi di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karna pengusaha fotokopi tidak mengindahkan dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Kota Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Oleh Pengusaha fotokopi di Kota Banda Aceh, serta upaya penegakan Undang-Undang Hak Cipta terhadap kepatuhan pengusaha fotokopi di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang lakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan para pengusaha fotokopi masih berada pada titik terendah yaitu pada taraf compliance yang mana seseorang akan mematuhi suatu aturan karena takut akan terkena sanksi. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran UUHC adalah faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor permintaan, faktor sosiologi, dan faktor yuridis. Upaya penegakan UUHC terhadap kepatuhan hukum pengusaha fotokopi adalah diawali dengan adanya pelaporan dari pemegang Hak Cipta, karena penggandaan buku tanpa izin pencipta termasuk delik aduan. Upaya penegakan hukum melalui somasi, pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat oleh pemerintah, penerapan sanksi yang lebih berat, pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Disarankan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam penegakan hukum dengan memberi sanksi yang berat bagi pelanggar Undang-Undang Hak Cipta. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak membeli buku hasil penggandaan tanpa izin pencipta. Kepada pengusaha fotokopi agar tidak menggandakan hasil ciptaan dengan cara memfotokopi tanpa izin pemegang Hak Cipta.

Article 9 paragraph (3) of Law No. 28/2014 on Copyright states that “Any person who without the authorization of the creator or copyright holder is prohibited from copying and/or commercial use of the work.” But the reality is that photocopy entrepreneurs are still often found copying books without the author's permission with commercial purposes, as is done by several photocopy places in Banda Aceh City. This is because photocopy entrepreneurs do not heed and comply with the applicable provisions in the Copyright Law. This study aims to explain the level of legal compliance of photocopy entrepreneurs with the Copyright Act in Banda Aceh City, the factors causing violations of the Copyright Act by photocopy entrepreneurs in Banda Aceh City, as well as efforts to enforce the Copyright Act on compliance of photocopy entrepreneurs in Banda Aceh City. This research uses empirical juridical research methods, namely research methods that do to obtain primary data obtained through field research in the form of interviews and library research by studying legislation and other legal materials related to this research. The data is analyzed using a qualitative approach. The results showed that the compliance of photocopy entrepreneurs was still at the lowest point, namely at the compliance level where someone would obey a rule for fear of being sanctioned. Factors causing UUHC violations are technological factors, economic factors, demand factors, sociological factors, and juridical factors. UUHC enforcement efforts against legal compliance of photocopy entrepreneurs are preceded by reporting from copyright holders, because the duplication of books without the author's permission is a complaint offense. Law enforcement efforts through subpoenas, stricter supervision and inspection by the government, the application of more severe sanctions, the implementation of socialization or legal counseling, and public legal awareness. It is recommended to the government to be more assertive in conducting supervision and inspection in law enforcement by imposing severe sanctions for violators of the Copyright Act. It is recommended to the public not to buy copied books without the author's permission. To photocopy entrepreneurs in order not to duplicate the results of creation by photocopying without the permission of the Copyright holder.