PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK USAHA SHOWROOM MOTOR BEKAS DI KOTA BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK USAHA SHOWROOM MOTOR BEKAS DI KOTA BANDA ACEH


Pengarang

Muhammad farhan - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Darmawan - 196205251988111001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2003101010309

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : FakultasHukum., 2024

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian itu mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai
dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dengan begitu, para pihak seharusnya menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, dalam kenyataannya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha
showroom motor bekas di kota Banda Aceh masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha Showroom motor bekas dan untuk menjelaskan penyelesaian antara kedua belah pihak saat salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa showroom motor bekas di Banda Aceh terjadi berbagai bentuk wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran upah oleh pelaku usaha, keterlambatan pekerja dalam melaksanakan tugas, dan pekerja yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Penyelesaian masalah antara pekerja dan pelaku usaha dilakukan melalui musyawarah atau negosiasi sesuai Pasal 3 UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa yang mengatur bahwa perselisihan harus diselesaikan dengan itikad baik.

Diharapkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian kerja untuk membuat perjanjian secara tertulis dan mencantumkan cara penyelesaian masalah di dalamnya dan para pihak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan melibatkan mediator pihak ketiga dalam musyawarah atau negosiasi dan memberikan pelatihan atau pengarahan rutin mengenai disiplin kerja agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai standar dan ekspektasi yang telah disepakati.

Based on Article 1338 of the Civil Code, all agreements made legally apply as laws for those who make them, meaning that the agreement binds the parties to carry out everything in accordance with the agreement in the agreement. with the agreement in the agreement. That way, the parties should carry out their obligations in accordance with the agreed agreement. However, in reality the work agreement between workers and business owners However, in reality the work agreement between workers and business owners of used motorcycle showrooms in the city of Banda Aceh there are still parties who do not carry out their obligations as agreed, causing default. The writing of this thesis aims to explain the form of default that occurs in the work agreement between workers and used motorcycle showroom business owners and to explain the settlement between the two parties when one party violates the agreement. The research in writing this thesis uses empirical juridical research methods. The empirical juridical research method is a type of sociological legal research that can be called field research, which examines the applicable legal provisions that have occurred. examines the applicable legal provisions that have occurred in community life. The results showed that in several used motorcycle showrooms in Banda Aceh there were various forms of default, such as late payment of wages by business actors, delays in carrying out tasks, and workers who were absent without notice. Problem solving between workers and business actors is carried out through deliberation or negotiation in accordance with Article 3 of Law No.2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes and Article 6 paragraph 1 of Law No. 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution which stipulates that disputes must be resolved through deliberation and negotiation. dispute resolution which stipulates that disputes must be resolved in good faith. It is expected that the parties to the employment agreement to make the agreement in writing and include the method of problem solving in it and the parties carry out their obligations in accordance with the agreed agreement and involve a third party mediator in deliberations or negotiations and provide regular training or briefings on work discipline so that both parties have the same understanding of the agreed standards and expectations.

Citation



    SERVICES DESK