Electronic Theses and Dissertation

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMK/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi merupakan salah satu produk kebijakan publik.Pengalihan hak pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi di Aceh. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan menengah dengan pengelolaan yang terpusat. Namun, saat proses implentasiannya kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan baik dari segi administratif maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara serta dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kriteria penentu kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin, terdapat 5 indikator teori yaitu efektivitas, efisien, cukup, adil, dan terjawab. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alih kelola SMA/SMK kepada pemerintah provinsi di Aceh dianggap sudah cukup optimal karena kebijakan tersebut efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan,anggaran untuk kebijakan tersebut juga sesuai dengan anggaran yang tersedia, sumber daya yang disediakan cukup memadai, kebijakan tersebut dianggap adil karena melibatkan semua pemangku kepentingan serta menjawab permasalahan yang terjadi dan sesuai dengan tujuan utama dari dibentuknya kebijakan ini yaitu menyamaratakan mutu pendidikan dan meminimalisasi kesenjangan pendidikan. Saran dari peneliti untuk pemerintah provinsi Aceh agar terus melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan alih kelola SMA/SMK kepada provinsi secara berkala agar kebijakan tersebut tetap sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pemerataan pendidikan.

The transfer of authority to manage SMK/SMK from district/city governments to the provincial government is one of the products of public policy. The transfer of management rights of SMA/SMK to the provincial government is regulated in Law No. 23/2014 on Regional Government. The purpose of this study is to analyze the policy of transferring the management of SMA/SMK from the district/city government to the provincial government in Aceh. This policy is motivated by the government's efforts to improve the quality of education and equalize the quality of secondary education with centralized management. However, during the implementation process this policy faced various obstacles both in terms of administration and the welfare of educators. This research uses qualitative research methods by collecting data through interviews and documentation. The theory used in this research is the theory of criteria for determining public policy according to Said Zainal Abidin, there are 5 theoretical indicators, namely effectiveness, efficiency, sufficient, fairness, and answerability. The results of the study show that the policy of transferring SMA/SMK management to the provincial government in Aceh is considered optimal because the policy is effective in improving the quality of education, the budget for the policy is also in accordance with the available budget, the resources provided are sufficient, the policy is considered fair because it involves all stakeholders and answers the problems that occur and in accordance with the main objectives of the formation of this policy, namely equalizing the quality of education and minimizing educational disparities. Suggestions from researchers for the Aceh provincial government to continue to conduct a comprehensive evaluation and supervision of the implementation of the policy of transferring SMA / SMK management to the province on a regular basis so that the policy remains in accordance with its main objective of equalizing education.