Electronic Theses and Dissertation

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun kenyatannya masih banyak kasus jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan terus meningkat.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan viktimisasi terhadap anak sebagai korban Jarimah pelecehan seksual di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi dan Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap terhadap anak sebagai korban Jarimah pelecehan seksual Jarimah pelecehan seksual di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi.
Data diperoleh melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan menambahkan bahan-bahan hukum seperti buku, teori, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Viktimisasi terjadi karena beberapa faktor diantaranya kedekatan antara pelaku yang memicu adanya rasa percaya anak korban terhadap pelaku, faktor pemikat yang menyebabkan anak korban termakan bujuk rayu pelaku, factor peranan anak korban yang menimbulkan kesempatan bagi pelaku serta adanya faktor krisis moral yang terjadi di kalangan Masyarakat saat ini. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban jarimah pelecehan seksual oleh Penegak Hukum serta Dinas terkait adalah dengan sigap dan cepat menerima laporan, memproses nya, melakukan pendampingan psikologis maupun medis serta mengungkap kasus tersebut demi terpenuhi nya rasa Keadilan.
Disarankan kepada Masyarakat agar lebih waspada kepada semua orang dan meningkatkan pengawasan terhadap anak dibawah umur yang notabene nya rentan menjadi korban jarimah pelecehan seksual serta kepada pihak berwenang untuk menigkatkan pelayan terhadap korban pelecehan seksual dan memberikan hukuman seberat-beratnya.

Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law states that "Anyone who intentionally commits a crime of sexual harassment as referred to in Article 46 against a child, shall be subject to 'Uqubat Ta'zir whipping of a maximum of 90 (ninety) times or a maximum fine of 900 (nine hundred) grams of pure gold or a maximum imprisonment of 90 (ninety) months". However, in reality there are still many cases of sexual harassment against children and they continue to increase. The purpose of writing this thesis is to explain the victimization of children as victims of sexual harassment in the jurisdiction of the Idi Sharia Court and to explain legal protection for children as victims of sexual harassment in the jurisdiction of the Idi Sharia Court. Data were obtained through empirical legal research. This study uses primary data obtained in field research in the form of interviews with respondents and informants and adds legal materials such as books, theories, and laws and regulations which are secondary data. The results of this study indicate that victimization occurs due to several factors including the closeness between the perpetrators which triggers a sense of trust in the victim's child towards the perpetrator, the lure factor which causes the victim's child to be seduced by the perpetrator, the role factor of the victim's child which creates opportunities for the perpetrator and the existence of a moral crisis factor that occurs in society today. Efforts to protect children from sexual harassment by law enforcement and related agencies are to be alert and quick to receive reports, process them, provide psychological and medical assistance and reveal the case in order to fulfill a sense of justice. It is recommended that the community be more vigilant towards everyone and increase supervision of minors who are vulnerable to becoming victims of sexual harassment and to the authorities to improve services for victims of sexual harassment and provide the heaviest possible punishment.