Electronic Theses and Dissertation

Qanun Nomor 07 Tahum 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayat) suatu hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Dalam qanun acara jinayat sudah dijelaskan bagaimana tatalaksana Penyelidikan, Penyidikan, Tuntutan, Peradilan dan Eksekusi. Dalam hal ini terkait dengan Eksekusi ‘uqubat cambuk terhadap wanita hamil, pada pasal 259 ayat (2) yang mana dijelaskan Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani ‘Uqubat cambuk. Sehingga wanita dalam keadaan hamil tidak terlaksananya eksekusi yang telah ada putusan tetap atau inkracht.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penundaan uqubat cambuk terhadap wanita hamil, dasar hukum penundaan uqubat cambuk terhadap wanita hamil, dan kendala dalam penerapan uqubat cambuk terhadap wanita hamil.

Data penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Penelitian Lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku, literasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara penundaan eksekusi Wanita dalam keadaaan hamil adalah perlunya persetujuan Kepala Kejaksaan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dasar Hukum Penundaan ’Uqubat Cambuk Terhadap Wanita Hamil adalah pasal 259 ayat (2) Qanun Acara Jinayat sebagaimana wanita dalam keadaan hamil dikatagorikan sakit. Kendala tidak terlaksananya eksekusi adalah perlunya Jaksa berkoordinasi ulang penjadwalan pelaksanaan eksekusi cambuk dan perlunya biaya untuk melaksakan eksekusi ulang, hal ini dapat menjadi tunggakan kasus bagi pihak Kejaksaan Negeri tersendiri. Disarankan perlunya mengatasi perubahan memasukkan pasal dan/atau ayat baru di Qanun acara jinayat atau Peraturan Gebernur tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, dalam Eksekusi hukuman terhadap Wanita dalam keadaan hamil.

Dan disarankan kepada seluruh instansi yang terkait dengan penundaan eksekusi ‘uqubat cambuk terhadap Wanita dalam keadaan hamil, perlunya pengawasan yang lebih lanjut, sehingga dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana mestinya.

Qanun No. 07 Year 2013 on Jinayat Procedure (Qanun Acara Jinayat) is a law that applies in Aceh Province. In the Qanun Acara Jinayat, it has been explained how to manage Investigation, Investigation, Prosecution, Trial and Execution. In this case it is related to the execution of 'uqubat flogging against pregnant women, in article 259 paragraph (2) which explains If the health condition of the convicted person according to the results of the doctor's examination cannot undergo 'Uqubat flogging, then the implementation of flogging is postponed until the person concerned is declared healthy to undergo 'Uqubat flogging. So that women in a state of pregnancy do not carry out the execution that has a permanent decision or inkracht. The purpose of writing this thesis is to explain the process of postponement of flogging on pregnant women, the legal basis for postponement of flogging on pregnant women, and the obstacles in the application of flogging on pregnant women. This research data was obtained through Field Research and Literature Research. Field Research to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants. Literature research to obtain secondary data by studying books, literacy and applicable laws and regulations. Based on the results of the study, it is known that the procedure for postponing the execution of women in a state of pregnancy is the need for approval of the Chief Prosecutor's Office on the authority granted by the Law. The Legal Basis for the Postponement of 'Uqubat Whipping Against Pregnant Women is article 259 paragraph (2) Qanun Acara Jinayat as women in a state of pregnancy are categorized as sick. The obstacle of not carrying out the execution is the need for the Prosecutor to re-coordinate the scheduling of the flogging execution and the need for costs to carry out the re-execution, this can be a case arrears for the State Attorney's Office itself. It is suggested that the need to overcome the changes to include new articles and / or paragraphs in the Qanun of Jinayat Procedure or Gebernur Regulation on the Implementation of Jinayat Procedure Law, in the execution of punishment against women in a state of pregnancy. And it is suggested to all agencies related to the delay in the execution of 'uqubat whipping against women in a state of pregnancy, the need for further supervision, so that the execution can be carried out properly.