Electronic Theses and Dissertation

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Kewenangan untuk bertindak atas harta bersama diatur pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, namun dalam masyarakat masih terjadi perbuatan-perbuatan hukum menguasai atau menjual secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak terhadap harta bersama tersebut sehingga menimbulkan persengketaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat jual beli harta bersama secara sepihak setelah perceraian, menjelaskan penyelesaian sengketa harta bersama yang dijual secara sepihak setelah perceraian dan hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang dijual secara sepihak setelah perceraian.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Semua data di dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akibat dari menjual harta bersama secara sepihak, pihak yang menjual wajib menyerahkan ½ (setengah) dari nilai jual harta bersama yang dijual secara sepihak. Pada penyelesaian sengketa harta bersama yang dijual secara sepihak hakim mempertimbangkan perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang dijual secara sepihak seperti melampirkan akta autentik yang tidak asli, memberikan bukti elektronik yang tidak akurat, tidak hadir dalam persidangan dan mendatangkan saksi-saksi tertimonium de auditu hal ini menyebabkan terhambatnya proses persidangan dan menyulitkan hakim dalam mencari kebenaran.
Disarankan kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan sebaiknya membuat perjanjian pranikah khususnya mengenai ketentuan harta dalam perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum ketika terjadi konflik. disarankan kepada pemerintah menggalakkan sosialisasi pengenalan hukum terkait aturan peralihan harta bersama dalam perkawinan sehingga aturan hukum tersebut berlaku secara efektif dalam masyarakat. Untuk penyelesaian sengketa harta bersama disarankan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengeketa, seperti mediasi karena selain dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit.

Joint property is property acquired during marriage. The authority to act on joint property is regulated in Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which stipulates that related to joint property the husband or wife can act with the consent of both parties, but in society there are still legal act of controlling or selling unilaterally without second consent parties to the joint property, which causes disputes. This study aims to explain the consequences of unilateral sale and purchase of joint property after divorce, explain the resolution of disputes over joint property sold unilaterally after divorce and inhibiting factors in resolving disputes over joint property sold unilaterally after divorce. This study is an empirical legal type. legal research obtained by examining library materials to obtain secondary data and field research to obtain primary data by interviewing respondents and informants. All data in this study were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show that as a result of selling joint property unilaterally, the selling party is required to submit ½ (half) of the selling value of the joint property sold unilaterally. In resolving disputes over joint property sold unilaterally, the judge considers the case based on evidence and existing legal facts and based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI). Obstacles when resolving disputes over joint property sold unilaterally, such as attaching an authentic deed that is not original, providing inaccurate electronic evidence, not attending the trial and bringing in witnesses tertimonium de auditu, this causes the trial process to be hampered and make it difficult for the judge to find the truth. It is recommended for couples who are going to get married make a prenuptial agreement especially regarding the provisions on internal propeties marriage to obtain legal certainty when conflict occurs. recommended to the government to promote the socialization of the introduction of laws related to regulations transfer of joint property during marriage, so that the legal rules apply effectively in society. To resolve joint property disputes It is recommended that this be resolved through alternative dispute resolution, like mediation because apart from speeding up the dispute resolution process, the costs are also issued less.