Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa hak konsumen adalah “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun dalam pelaksanaanya hak-hak konsumen belum terpenuhi seperti dalam pemberian salinan sertifikat perumahan rakyat yang seharusnya diberikan kepada konsumen namun hal itu tidak dijalankan oleh pihak pengembang.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab tidak diberikannya akta perjanjian Kredit Perumahan Rakyat, akibat hukum tidak diberikannya akta perjanjian Kredit Perumahan Rakyat, dan upaya perlindungan hukum kepada konsumen yang tidak diberikan akta perjanjian Kredit Perumahan Rakyat di Kabupaten Aceh Besar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan penyebab tidak diberikannya akta perjanjian kredit perumahan rakyat karena aspek peraturan perundang-undangan yang masih kurang dalam hal prosedur perjanjian kredit, selain itu kurangnya kesadaran hukum pihak bank dan kurangnya pengetahuan masyarakat juga menjadi penyebab konsumen tidak diberikanya salinan akta perjanjian. Akibat yang timbul dari tidak diberikannya salinan akta kepada konsumen adalah konsumen tidak memiliki pegangan salinan yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, konsumen juga tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta sanksi atau akibat hukum dari tidak diberikannya salinan akta perjanjian. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperjelas prosedur pelaksanaan perjanjian sehingga lebih jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen, dengan begitu diperlukannya sosialisasi terkait dengan perjanjian kredit baik itu bagi konsumen maupun bank dan pengembang.

Disarankan kepada OJK untuk menyempurnakan POJK dengan memperjelaskan prosedur dalam perjanjian kredit dan menentukan jangka waktu pemberian akta salinan perjanjian kredit kepada konsumen. Kepada Bank untuk memberikan salinan akta perjanjian kredit pada saat selesai terjadinya akad perjanjian dengan konsumen, sebagaimana telah disepakati bahwa bank harus memberikan salinan akta perjanjian kredit sehingga terpenuhnya hak konsumen. Kepada konsumen untuk memahami prosedur perjanjian kredit dan meminta salinan akta perjanjian kredit kepada bank, dikarenakan akta salinan perjanjian kredit tersebut perlu menjadi pegangan bagi konsumen.

Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) stipulates that consumer rights are “The right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and / or services”. However, in practice, consumer rights have not been fulfilled, such as in the provision of copies of public housing certificates that should be given to consumers but this is not carried out by the developer. The purpose of writing this thesis is to explain the causes of not giving the deed of agreement of Public Housing Credit, the legal consequences of not giving the deed of agreement of Public Housing Credit, and legal protection efforts to consumers who are not given the deed of agreement of Public Housing Credit in Aceh Besar District. The research method used is empirical juridical research method. This research is to obtain data through literature study and field study through interviews with respondents and informants. The results of the research were analyzed using a qualitative approach. The results of the study explain the cause of not giving a deed of agreement of public housing credit because of the aspect of legislation that is still lacking in terms of credit agreement procedures, besides that the lack of legal awareness of the bank and the lack of public knowledge also causes consumers not to be given a copy of the deed of agreement. The consequences arising from not providing a copy of the deed to consumers are that consumers do not have a copy that can later be used as evidence in the event of a dispute, consumers also do not know what their rights and obligations are and the sanctions or legal consequences of not providing a copy of the deed of agreement. Protective efforts that can be made are by clarifying the procedure for implementing the agreement so that it is clearer what are the rights and obligations of consumers, so that socialization is needed related to credit agreements for both consumers and banks and developers. It is recommended to OJK to improve the POJK by clarifying the procedures in the credit agreement and determining the period for providing a copy of the credit agreement deed to consumers. To the Bank to provide a copy of the credit agreement deed at the time of completion of the agreement with the consumer, as it has been agreed that the bank must provide a copy of the credit agreement deed so that consumer rights are fulfilled. To consumers to understand the credit agreement procedure and request a copy of the credit agreement deed to the bank, because the copy of the credit agreement deed needs to be a guide for consumers.