Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pengawasan adalah salah satu fungsi dewan yang di jalankan oleh DPRK Banda Aceh. Dalam penelitian ini, fungsi pengawasan yang dijalankan terdapat pada implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang retribusi parkir untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Adanya kekurangan yang di bangun dalam relasi DPRK Kota Banda Aceh dengan instansi atau dinas yang menjalankan kebijakan menjadi salah satu akibat belum adannya kesiapan dalam mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan PAD dengan optimal yang ditunjukkan melalui tidak tercapainnya PAD yang bersumber dari retribusi parkir setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori pengawasan menurut McChubbins dan Schawart serta konsep pengawasan legislatif menurut I Ketut Putra Erawan dan Vektor Yesadhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRK Banda Aceh belum berjalan optimal, kurangnya relasi, rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya sifat abstain antara dewan dengan implementator kebijakan sehinnga muncul oknum-oknum yang menyebabkan kebocoran hasil PAD dari retribusi parkir di Kota Banda Aceh. DPRK Kota Banda Aceh di harapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada dinas-dinas yang menjalankan kebijakan agar bisa melahirkan kebijakan yang optimal terutama pada dinas perhubungan kota Banda Aceh sebagai salah satu bentuk kesiapan dalam menjalankan implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2021 untuk penggunaan parkir elektronik serta tarif parkir dengan lokasi khusus di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Pengawasan Legislatif, Implementasi, Retribusi Parkir

ABSTRACT Monitoring is a key role of the People's Representative Council of Banda Aceh. This study aimed to examine the council's monitoring role in implementing Qanun Number 3 of 2021 concerning parking retribution to enhance local revenue in Banda Aceh. Deficiencies in the relationship between the Banda Aceh City People's Representative Council and the agencies implementing these policies indicate a lack of readiness to manage parking fees as an optimal local revenue source. This is evidenced by the annual failure to meet revenue targets from parking fees. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing McChubbins and Schwartz's supervision theory and the legislative supervision concepts of I Ketut Putra Erawan and Vektor Yesadhana. Findings reveal that the council's supervisory function is not fully effective due to poor interagency relationships, low-quality human resources, and disengagement between the council and policy implementers, leading to income leakage from parking fees. It is recommended that Banda Aceh City enhance human resource quality through training and counseling for policy-implementing agencies. This will help produce effective policies, particularly within the Banda Aceh City Transportation Agency, ensuring readiness for the implementation of Qanun Number 3 of 2021 regarding electronic parking systems and specific location parking rates in Banda Aceh City. Keywords: Legislative Monitoring, Implementation, Parking Retribution